Junta militer Myanmar mengumumkan akan menggelar pemilihan umum (pemilu) pada 28 Desember 2025. Pengumuman ini menjadi sinyal kuat bahwa rezim militer berencana mengakhiri status pemerintahan darurat yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun terakhir.
Berdasarkan laporan media pemerintah, MRTV, Komisi Pemilihan Umum Myanmar menetapkan hari pemungutan suara sebagai ‘hari pemilihan umum demokratis multi-partai’ yang akan jatuh pada hari Minggu.
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Sejak kudeta, Myanmar dilanda krisis politik dan kemanusiaan. Pengumuman pemilu ini muncul setelah junta militer bulan lalu membentuk komisi pengawas pemilihan umum. Hal ini memicu spekulasi akan adanya transisi kekuasaan, meskipun banyak pihak meragukan kredibilitas pemilu yang akan digelar di bawah kendali militer.
Di tengah rencana pemilu, terjadi perubahan penting di pucuk pimpinan pemerintahan junta. Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kini mengambil alih jabatan presiden sementara. Pergeseran ini terjadi setelah U Myint Swe, yang ditunjuk sebagai presiden sementara pascakudeta 2021, meninggal dunia pada awal bulan ini di usia 74 tahun karena sakit.
Sebelumnya, Min Aung Hlaing telah menyatakan diri sebagai presiden sementara saat U Myint Swe sakit. Dengan meninggalnya Myint Swe, Jenderal Min Aung Hlaing kini secara resmi menduduki jabatan tersebut. Langkah ini memperkuat posisinya menjelang pemilu yang telah diumumkan.
Pemilu 2020 yang dimenangkan NLD dianggap sebagai salah satu pemilu paling jujur dalam sejarah Myanmar. Kemenangan telak NLD memicu tuduhan kecurangan dari pihak militer, yang berujung pada kudeta. Sejak itu, NLD dan para pemimpinnya menjadi sasaran penangkapan dan penahanan, termasuk Aung San Suu Kyi.
Rencana pemilu kali ini, yang akan dijalankan oleh rezim yang berkuasa, menimbulkan kekhawatiran dari komunitas internasional dan aktivis HAM. Banyak yang menilai pemilu ini tidak akan menghasilkan pemerintahan yang benar-benar demokratis.