Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN merupakan keputusan yang tepat. Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut juga menyasar jajaran kabinet yang diduga terlibat korupsi.
“Selain bersih-bersih BUMN perlu juga dalam kabinet beliau yaitu menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi juga perlu dibersihkan. Jangan ada yang melindungi agar kabinet beliau berjalan dengan baik yang berorientasi menyejahterakan rakyat Indonesia,” kata Hudi kepada Inilah.com, Senin (18/8/2025).
Ia menegaskan, proses hukum terhadap menteri-menteri yang terindikasi terlibat korupsi penting dilakukan demi menjaga kredibilitas Presiden Prabowo di mata rakyat.
Menurut Hudi, jangan sampai keberadaan menteri yang bermasalah dari kabinet sebelumnya justru menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.
“Menteri-menteri itu penting diproses hukum untuk menjaga kredibilitas Prabowo di mata rakyat. Menteri-menteri bekas kabinet sebelumnya jangan sampai menjadi beban untuk beliau, seakan beliau mendapat ‘dosa turunan’ akibat perbuatan mereka. Bahkan jangan ragu proses hukum siapapun yang terlibat korupsi di negeri ini,” tuturnya.
Selain itu, Hudi juga mengingatkan jika pembantu presiden terlibat kasus korupsi, bukan tidak mungkin hal itu akan menyeret pemimpinnya. Karena itu, ia meminta Prabowo benar-benar selektif memilih orang di lingkarannya.
“Bersih-bersih itu baik sekali tetapi jangan bersih-bersih dengan ‘sapu kotor’. Apakah Prabowo yakin orang-orang di BPI Danantara bersih semua, sehingga mereka mampu bersih-bersih di BUMN? Seyogyanya beliau jangan ragu-ragu copot mereka yang telah ‘terpapar’ kasus korupsi dan masih ‘berbau’ kabinet sebelumnya yang membuat negara ini jatuh kepada kesengsaraan,” tegas Hudi.
Hudi pun berharap Prabowo bisa bertindak tegas dalam memberantas korupsi, sebagaimana sikap disiplin yang melekat padanya sejak masih aktif di Kopassus.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran dewan komisaris hingga dewan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mundur. Bagi mereka yang merasa keberatan dengan keputusannya menghapus tantiem.
“Kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo dalam pidato tentang RAPBN Tahun 2026 dan Nota Keuangan di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menuturkan masih banyak anak muda yang berprestasi, yang bersedia menggantikannya.
“Ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, penghapusan tantiem dilakukannya karena ia melihat banyak badan usaha pelat merah yang tidak masuk akal. Di mana, perusahaan bisa mengalami itu rugi, namun jumlah komisarisnya terlampau banyak.
Bahkan jumlah tantiem tembus Rp40 miliar setahun, padahal komisaris hanya mengikuti rapat sekali dalam sebulan. Ia pun meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membereskannya.