Pakar Hukum dari Universitas Bung Karno Hudi Yusuf menilai pemberian bebas bersyarat bagi mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) tidak tepat. Pemberian itu, menjadi contoh yang buruk bagi penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi.
“Sesuatu yang wajar di negeri ini, tetapi sesuatu yang aneh di negara lain. Jika koruptor mendapat keringanan, tentu saja hal ini tidak mendidik dan contoh yang kurang tepat dalam penegakan hukum,” ungkap Hudi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Senin (18/8/2025).
Ia menyebut hukuman penjara Setnov bahkan dikurangi 50 persen, dari yang seharusnya 12,5 tahun mendekam di balik jeruji. Dengan diskon hukuman yang cukup banyak ini, Hudi lantas mempertanyakan bagaimana dengan kerugian negara yang dibuat oleh Setnov?
“Apakah sudah dikembalikan penuh? Jika belum, siapa yang menanggung kerugiannya? Rakyat lagi? Hari ini rakyat selalu menjadi obyek penderita di negeri ini. Kualitas hidup rakyat menurun akibat beban hidup yang terus bertambah akibat ‘palak’ penguasa,” tuturnya.
“Beban hidup rakyat bertambah, tetapi koruptor beban hukumannya berkurang, ini sesuatu yang tidak adil di depan mata,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia berharap agar keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait hal ini, mestinya diubah.
“Itu sudah aturan dan seyogyanya diubah, atau hakim memutuskan yang bersangkutan tidak boleh mendapat pengurangan hukuman,” tandas Hudi.