Fraksi Partai PDI-Perjuangan menilai penurunan anggaran transfer keuangan daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah pelaksanaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat.
“Penurunan alokasi dana desa di tengah pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih Desa berpotensi melemahkan peran desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan, Rio A.J Dondokambe dalam rapat paripurna untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) APBN 2026, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (19/8/2025).
Menurut Rio, pemerintah perlu menyiapkan program desa melalui Kementerian/lembaga dengan tata kelola yang baik serta penguatan kompetensi usaha. “Guna mencegah risiko tingginya kredit bermasalah dan menjaga keberlanjutan dukungan APBN,” lanjut dia.
PDI-Perjuangan kata Rio berpandangan APBN, sebagaimana amanat Konstitusi, adalah wujud pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sehingga pelaksanaan APBN harus nyata memberikan dampak dalam kehidupan rakyat yaitu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal layak, dan pelayanan sosial, yang lebih baik dan bermartabat dari waktu ke waktu.
“RAPBN Tahun Anggaran 2026, merupakan RAPBN pertama yang disusun secara utuh oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto; yang akan difokuskan untuk mewujudkan ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’,” tuturnya.
Pemerintah lanjut dia telah menyampaikan bahwa dalam mewujudkan ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’, dibutuhkan strategi transformasi ekonomi dan sosial.
Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan lebih lanjut transformasi yang akan dilaksanakan dan tahapannya sehingga akan terlihat dalam perubahan struktur ekonomi dan sosial, ekosistem, birokrasi, dan kemandirian rakyat.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meyakini 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan memperkencang denyut perekonomian daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam pidato Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
“Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa,” ujar Prabowo.