Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 20 kendaraan mewah sebagai barang bukti (barbuk) dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Dari total kendaraan tersebut, 14 unit merupakan mobil dan 6 unit lainnya motor.
“Display barbuk OTT. Lobi depan atas: 2 mobil, 6 motor. Lobi depan bawah: 5 mobil. Lobi belakang: 7 mobil,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).
Di antara barang bukti yang disita terdapat dua motor Ducati. Keduanya diangkut menggunakan mobil pikap. Jenis motor tersebut yakni Ducati Streetfighter V4 berkelir merah dan Ducati Multistrada berwarna putih-merah. Motor mewah itu langsung dibawa ke area basement Gedung Merah Putih KPK. Selain kendaraan, juga dikabarkan ada penyitaan uang tunai yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel bersama 10 orang lainnya turut diamankan KPK dalam OTT terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.
“(Selain Noel) 10 orang (diamankan),” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, ketika dihubungi wartawan, Kamis (21/8/2025).
Fitroh belum menjelaskan latar belakang para pihak yang diamankan hingga berita ini dipublikasikan. Ia menambahkan, jumlah pihak yang ditangkap masih berpotensi bertambah sesuai perkembangan penyelidikan. Status mereka akan ditentukan dalam pemeriksaan 1×24 jam dan hasilnya bakal disampaikan melalui konferensi pers.
OTT ini dilakukan sejak Rabu (20/8/2025) malam di kawasan Jakarta. Kasus tersebut diduga terkait praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi K3.
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh.
Sertifikasi K3 merupakan proses pengakuan resmi bahwa individu atau perusahaan telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan lembaga berwenang, seperti Kemnaker atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi K3 berfungsi sebagai dokumen resmi yang menegaskan pemenuhan syarat keselamatan kerja.
Lisensi ini menjadi instrumen penting pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perusahaan terhadap standar K3. Dengan lisensi tersebut, perusahaan dapat menunjukkan komitmen melindungi tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.