Wakil Ketua Vibrasi Suara Indonesia (Visi), Nazril Irham atau Ariel ‘Noah’ meminta penegasan dari pemerintah terkait royalti lagu yang ramai diperbincangkan. Ia menyebut, penyanyi tidak seharusnya dibebani kewajiban membayar performing rights.
Dalam rapat bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, ia menjelaskan persoalan bermula setelah sidang kasus Agnes Monica. Pasca persidangan tersebut, muncul deklarasi yang menyebut pelaku pertunjukan adalah penyanyi, sehingga beban pembayaran performing rights dibebankan kepada penyanyi.
“Sehingga beban untuk membayarkan performing rights itu ada di penyanyi. Sehingga itu menguatkan ke publik, sudut pandang publik, bahwa penyanyi itu harus bertanggung jawab terhadap pembayaran performing rights,” kata Ariel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
Melihat itu, ia tak sependapat dengan pandangan tersebut. Ariel juga menyoroti mekanisme izin bagi penyanyi yang hingga kini masih membingungkan.
“Apakah sesuai dengan yang sudah kami pahami sebelumnya, bahwa izin itu berlaku langsung apabila sudah melaksanakan pembayaran kepada LMK atau seperti yang dideklarasikan oleh pihak aksi waktu itu, harus langsung izin ke penciptanya. Baik itu melalui aplikasi yang kemudian diusung oleh pihak aksi, ataupun benar-benar langsung ke penciptanya,” jelasnya.
Karena tidak menemukan titik temu, pihaknya kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perwakilan pemerintah dan DPR menyatakan penyanyi bukanlah pihak yang wajib membayar performing rights.
“Kami tadinya ingin meminta ke asosiasi pencipta, AKSI, apabila sudah diputuskan bukan penyanyi yang harus membayarnya, kalau memungkinkan ada permintaan maaf, atau minimal ada pernyataan yang menegaskan bahwa bukan penyanyi yang bertanggung jawab terhadap pembayaran performing rights,” ujar Ariel.
“Menurut kami, itu penting, karena apa? Karena terhitung sampai hari ini, baru tadi pagi masih ada satu somasi lagi ke penyanyi untuk membayarkan performing rights,” sambungnya.