Bahlil Sebut Pembelian Gas Melon dengan NIK Berlaku Tahun Depan: Orang Mampu Jangan Lagi Beli

Bahlil Sebut Pembelian Gas Melon dengan NIK Berlaku Tahun Depan: Orang Mampu Jangan Lagi Beli


Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah tengah mengkaji skema pembelian gas elpiji (LPG) 3 kilogram menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, kebijakan ini akan mulai diterapkan tahun depan.

“Tahun depan iya (beli LPG pakai NIK),” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

“Teknisnya lagi diatur,” ucapnya.

Melalui kebijakan baru ini, Bahlil berharap agar masyarakat yang mampu tidak menggunakan gas melon. Ia bahkan secara terang-terangan meminta agar penduduk yang masuk kategori mampu atau kaya agar sadar diri.

“Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kilogram lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

Kebijakan ini tentunya akan menyulitkan warga kelas menengah yang nyaris miskin. Sebab mereka tidak boleh lagi mendapatkan  LPG subsidi berukuran 3 kilogram yang biasa disebut LPG melon.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menerapkan pembatasan ketat. Hanya rakyat yang benar-benar miskin bisa mendapatkannya.

Saat ini, kata Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Migas ESDM, Tri Winarno, KESDM masih menunggu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS).

Di mana, DTSEN menjadi basis data masyarakat yang berhak mengakses LPG melon. “Nanti ada sistem, saat ini sedang disusun. Maksudnya BPS saja kan belum pas. Data-data kita lagi kurang begitu . Mudah-mudahan bisa lebih tepat (sasaran),” kata Tri, Jakarta, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Asal tahu saja, DTSEN merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPS. Berisikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. Data ini digunakan sebagai rujukan dalam penyaluran berbagai program bansos dan kebijakan sosial ekonomi lainnya.

Tri mengatakan, rencana kebijakan pembatasan LPG 3 Kg telah dikaji secara mendalam. Diyakini, data yang dimiliki BPS dapat membuat komoditas subsidi itu menjadi lebih tepat sasaran. “Nanti berdasarkan data-data apakah saya layak atau tidak untuk beli itu, gitu-gitu loh,” tegasnya.

Komentar