Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai kericuhan dalam aksi demo di sekitar Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025) kemarin tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional yang semakin kompleks.
“Dalam dinamika politik nasional saat ini, kita melihat bagaimana kontestasi antar kekuatan politik tidak hanya berlangsung di panggung elektoral, tetapi juga dalam narasi publik dan pengaruh kebijakan,” ujar Herry kepada Inilah.com, Selasa (26/8/2025).
Ia menyebut fenomena tersebut menunjukkan politik Indonesia kini semakin melibatkan banyak aktor, mulai dari kalangan profesional, millenial, hingga tokoh agama.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar bukan hanya soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperkuat institusi demokrasi dan menjawab kebutuhan rakyat.
“Ketika politik terlalu berpusat pada figur, kita berisiko mengabaikan substansi kebijakan,” tegasnya.
Karena itu, Herry menekankan pentingnya peran masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawal proses politik. “Demokrasi kita jangan hanya prosedural, tetapi juga substantif,” sambung Herry.
Sementara itu, melihat kericuhan yang terjadi dalam aksi demo kemarin, Herry menilai perlu ada evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap aparat. Ia menekankan, meskipun tuntutan aksi kemarin dinilai tidak substantif setidaknya telah menunjukkan keresahan yang ada di publik.
“Anarkis kan harus dilihat juga sebabnya. Jika ini dimulai dari represifnya aparat, maka saya rasa harus koreksi juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara. Ia menyebut DPR selalu membuka ruang untuk menerima usulan, kritik, maupun tuntutan masyarakat, termasuk yang berkembang di media sosial.
“Penyampaian aspirasi itu kan ya, semua hak warga bangsa. Dalam kesempatan kemarin kita menerima beberapa usulan atau juga beberapa aspirasi. DPR terus melakukan evaluasi,” ujar Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/20245).
Menurutnya, partisipasi publik yang bermakna atau meaningful public participation sangat penting dalam proses legislasi maupun pengawasan. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan cara yang tertib tanpa mengganggu kepentingan umum.
“Siapapun penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, tempatnya misalkan ya DPR didemo. Tapi kalau sudah sekarang jalan ditutup, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas publik yang sebetulnya itu harus dijaga oleh kita semua. Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga sekarang tahap kita mau rebound, bagaimana investasi mau pada masuk, para investor betul-betul trust,” jelasnya.
Cucun menambahkan, DPR terus berupaya memperbaiki kinerjanya sesuai harapan publik, baik dalam mekanisme pembahasan undang-undang, fungsi pengawasan, maupun penganggaran.