Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto didasari semangat persatuan.
“Prabowo memberikan hal itu kiranya ingin meminimalkan konflik diantara sesama anak bangsa. Sebagai mantan TNI, Prabowo tentunya ingin menjaga stabilitas politik,” kata Jamiluddin saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (2/8/2025.
Menurutnya, hanya dengan stabilitas politik lah pembangunan segala bidang dapat dilakukan maksimal. Jamiludin menyebut, pola pikir demikian yang membawa Prabowo menganut politik akomodatif.
“Baginya, mengakomodir berbagai kepentingan elemen bangsa akan dapat menjaga stabilitas politik untuk dijadikan ‘modal’ pembangunan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai pola pikir tersebut tidak ada salahnya. Semua kepentingan itu diakomodir demi terciptanya stabilitas politik.
“Hanya saja, mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait dengan kasus-kasus politik tentu memang seharusnya dilakukan. Sebab, kasus-kasus demikian memang tak layak diadili di negara demokrasi,” jelas Jamiluddin.
Di satu sisi, mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini juga menilai pemberian abolisi dan amnesti untuk kasus-kasus korupsi tentu tak layak dilakukan. Sebab, para koruptor justru menggoroti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mereka ini justru musuh utama demokrasi. Karena itu, sangat tak tepat bila abolisi dan amnesti diberikan kepada koruptor,” tuturnya.
Jamiluddin menutup, selama kasus hukum Tom Lembong dan Hasto dinilai sangat politis, maka sangat layak diberi abolisi dan amnesti. Namun bila yang sesungguhnya kasus mereka murni korupsi, tentu pemberian abolisi dan amnesti selayaknya ditolak. “Sebab hal itu mencederai cita-ita demokrasi dan negara hukum yang dianut Indonesia,” sambungnya.