Kalangan perbankan yang menjalankan bisnis pembiayaan perumahan, perlu waspada akan melonjaknya risiko KPR (Kredit Pemilikan Rumah) macet.
Tak sedang bercanda, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menyebut, peningkatan atas kredit bermasalah (non performing loan/NPL) KPR per Maret 2025, menclok di level 2,93 persen.
Atau naik secara tahunan (year on year/yoy) yang masih bertengger di level 2,49 persen (Maret 2024). Namun demikian, masih dalam batas aman yakni kurang dari 5 persen.
“Namun, seiring masih berlanjutnya gelombang PHK dan indikasi pelemahan daya beli masyarakat, perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi perburukan risiko kredit pada sektor KPR bagi debitur yang berada pada level middle-low income,” kata Dian, Jakarta, dikutip Senin (26/5/2025).
Dian menjelaskan, berdasarkan hasil survei properti Bank Indonesia (SHPR), KPR masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mengakses pembelian rumah di pasar primer.
Spanjang kuartal I-2025, kata Dian, penyaluran KPR tumbuh 8,89 persen. Atau melambat dari pertumbuhan KPR di kuartal I-2024 yang mencapai 14,26 persen.
Berdasarkan SHPR dari Bank Indonesia (BI), kata Dian, mengindikasikan pertumbuhan harga dan penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal I-2025 yang masih tumbuh terbatas.
“Hal ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit secara umum, di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya.
Adapun, menilik perkembangan sepanjang April 2024-Mei 2025, OJK mencatat jumlah rekening KPR baru sekitar 531.000 dengan nilai realisasi mendekati Rp200 triliun. Sekitar 85 persen dari rekening tersebut adalah KPR tipe 22 sampai dengan 70.
Debitur tipe rumah tersebut juga menjadi penyumbang porsi terbesar KPR, yakni 60,27 persen dari keseluruhan pembiayaan. Sementara itu, porsi kredit pemilikan rumah tipe di atas 70 mencapai 28,96 persen dari total KPR.
Dian kemudian menyebut bahwa porsi kredit KPR terhadap total kredit cukup stabil pada kisaran 10% selama 4 tahun terakhir. Porsi kredit KPR terhadap total kredit nasional sebesar 10,16 persen, hingga bulan ketiga 2025.
“OJK terus meminta perbankan untuk mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ucapnya.