Ancam Gelar Demo Besar-besaran, Buruh Tolak Kesepakatan Tarif Resiprokal dengan AS

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (Foto: Inilah.com/ M. Hafid)

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, mendesak pemerintah Indonesia mencabut negosiasi tarif resiprokal dengan AS. Karena ada klausul yang merongrong kedaulatan negara dari sisi politik dan ekonomi.

“Yakni pemerintah AS berhak membuka dan memindahkan data pribadi warga negara Indonesia, termasuk data kaum buruh ke yurisdiksi Amerika Serikat. Ini yang membahayaklan kita,” papar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dia menyatakan, klausul itu, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hak asasi rakyat Indonesia.

“Bagaimana mungkin data pribadi warga negara bisa dipindahkan ke negara lain? Atas dasar apa tim ekonomi Indonesia menyetujui akses data rakyat Indonesia kepada negara asing, tanpa seizin dan sepengetahuan rakyat, khususnya kaum buruh,” tegas Iqbal.

Dia bilang, KSPI dan Partai Buruh menuntut pemerintah segera mencabut perjanjian ini. Jika tidak, KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia.

“Rakyat terutama kaum buruh, tidak pernah memberikan otoritas kepada pemerintah untuk menjual data pribadi mereka. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal prinsip dan harga diri bangsa,” kata Said Iqbal.

Selain soal data pribadi, Said Iqbal menyoroti, ketimpangan tarif perdagangan antara Indonesia dan AS. Ketika Donald Trump berkuasa di AS, tarif masuk untuk seluruh produk Indonesia naik dari 10 persen, menjadi 19 persen.

“Sementara produk dari Amerika Serikat masuk ke pasar Indonesia, tak kena bea atau 0 persen. Ini adalah bentuk nyata dari penjajahan ekonomi model baru: neoliberalisme dan neokolonialisme,” kata Said Iqbal.

Ia mempertanyakan, apakah pemerintah Indonesia saat ini, sudah bertanya kepada rakyat dan buruh sepakat dengan kesepakatan itu? “Tidak pernah. Ini kebijakan elitis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan mengorbankan buruh,” tegas Said Iqbal.

Dia mengingatkan, kebijakan tarif resiprokal Trump, sebelumnya sudah menimbulkan gelombang PHK di berbagai sektor industri di Indonesia. Terutama di industri padat karya.

“Itu saja sudah menghancurkan kehidupan jutaan buruh. Sekarang, ditambah lagi data pribadi kami dijual ke negara lain. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” imbuhnya.

Ke depan, kata Said Iqbal, KSPI dan Partai Buruh akan terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh serikat buruh, organisasi masyarakat sipil, dan publik luas untuk bersama-sama menolak perjanjian yang tidak berpihak pada rakyat ini. “Cabut perjanjian ini, atau kami akan melakukan aksi besar-besaran turun ke jalan,” tutup Said Iqbal.

Topik