Anggaran Seret, Perum Bulog Gelontorkan Beras untuk Bantu Rakyat Miskin dan Stabilkan Harga

Ilustrasi – Stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog Lampung di daerah Campang Raya Kota Bandarlampung. (Foto: Antara/Ruth Intan Sozometa Kanafi)

Sempat tertunda lama, pemerintah akhirnya menunjuk Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Membantu warga miskin mendapatkan beras yang harganya terus merangkak naik.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan, ada dua saluran pelepasan CDP. Pertama, bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) pada Juni-Juli 2025.

“Bantuan ini mestinya disalurkan Juni lalu. Karena anggaran belum tersedia, membuat penyalurannya baru bisa dilakukan pada 12 Juli 2025,” papar Khudori, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Kedua, lanjutnya, berupa penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Tahun ini, target penyaluran, merujuk surat penugasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog pada 8 Juli 2025, sebesar 1,318 juta ton pada Juli-Desember 2025.

Ditambah beras SPHP yang telah disalurkan pada awal tahun ini, yakni 0,181 juta ton, sehingga total targetnya mencapai 1,5 juta ton beras. Target ini, lebih tinggi ketimbang penyaluran SPHP pada 2024 sebanyak 1,4 juta ton, dan pada 2023 sebanyak 1,196 juta ton.

“Pelepasan CBP yang dikelola Perum Bulog ke pasar, menjadi angin segar bagi warga miskin dan rentan, tatkala harga beras terus membubung tinggi,” kata Khudori.

Saat ini, kata dia, harga beras di pasaran sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Di mana, beras medium lebih setahun nangkring di atas HET. Sejak Mei 2024, harga beras premium melampaui HET. Di semua zona yakni I, II, dan III. “Jika HET adalah alarm bagi pemerintah untuk intervensi, sejatinya alarm sudah lama menyala,” ungkapnya.

Merujuk konstitusi, kata Khudori, baik UU No 18/2012 tentang Pangan, maupun UU No 7/2014 tentang Perdagangan, tugas pemerintah bukan hanya memastikan pasokan pangan (beras) dalam jumlah cukup, dan bisa diakses secara fisik, tapi juga terjangkau daya beli warga.

“Percuma ada stok beras di gudang Bulog lebih dari 4 juta ton, namun tidak bisa diakses warga. Stok itu berhasil memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi apatah maslahat bagi publik luas? Perut rakyat perlu harga beras terjangkau, bukan rekor jumlahnya saja,” imbuhnya.

Bagi pemerintah, lanjut Khudori, urusan beras seharusnya menjadi soal ‘hidup-mati’. Pertama, tingkat partisipasi konsumsi beras nyaris sempurna yakni 98,35 persen. Artinya, hampir seluruh warga negeri ini, mulai Aceh hingga Serui, menyantap nasi sebagai makanan pokok.

“Kedua, beras berkontribusi 5,20 persen dari jumlah pengeluaran keluarga. Bahkan mencapai 25,87 persen bagi warga miskin. Ketika harga beras naik, daya beli warga bakal terganggu,” ungkapnya.

Secara makro, lanjutnya, kenaikan harga beras berdampak langsung kepada inflasi dan level kemiskinan. Secara mikro, membuat kantong warga kian terkuras untuk membeli beras. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan potensial menjadi kaum pariah baru.

“Merujuk kalkulasi Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), M Ikhsan, setiap kenaikan 10 persen harga beras, membuat angka kemiskinan naik 1,3 persen,” pungkasnya.

Topik