Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyambut baik gagasan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto membelah Kementerian PUPR. Nantinya Kementerian Perumahan dipisah dengan Kementerian PU.
Menurut Basuki, pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan Prabowo, agar lebih fokus dalam mengatasi masih tingginya angka backlog perumahan di Indonesia. Saat ini, angka kekurangan perumahan (backlog) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 9,9 juta unit.
“Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus,” ujar Basuki di Jakarta, dikutip Kamis (12/9/2024).
Menurut dia, pemisahan Kementerian Perumahan dari PUPR selaras dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo.
“Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya Kementerian Perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran, akan lebih fokus lagi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.
Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.
Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.
Kementerian PUPR mencatat, capaian program sejuta rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 menembus 617.622 unit, atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.
Di mana, PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.
Program pembangunan perumahan tersebut yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah dengan capaian dari 2015 hingga 2023 sebesar 9.206.379 unit.
Pada 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan Program Rumah Susun 1000 Tower untuk menyediakan tempat tinggal layak huni dengan harga terjangkau di pusat kota dalam bentuk apartemen atau rumah susun.
Namun program itu tidak mencapai target, karena baru terealisasi 10 persen karena tiga kendala, yaitu masalah lahan, infrastruktur dan distribusi.