Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, banyak pemerintah daerah yang menghibangkan lahan dan aset lainnya untuk dimanfaatkan menjadi Sekolah Rakyat. Sehingga aset yang selama ini terbengkalai dan jadi beban APBD, jadi produktif.
“Dan selain dari pusat, ada juga daerah yang mengajukan. Terutama ada yang lahan saja. Ada yang lahan dengan bangunan, tapi yang sesuai spek. Ada juga yang memang sudah siap,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Tito menjelaskan sejumlah aset milik pemerintah daerah yang tidak digunakan sering kali menimbulkan biaya perawatan yang tinggi. Dia bilang, pemanfaatannya untuk kepentingan pendidikan dianggap sebagai solusi yang lebih bermanfaat.
“Nah, kadang-kadang di daerah juga, lahan dengan bangun itu kadang-kadang jadi beban. Dia kalau nggak dipakai, biaya perawatannya mahal,” ujarnya.
Tito menilai, jika aset tersebut digunakan untuk Sekolah Rakyat, tidak hanya mengurangi beban daerah. Lahan tersebut juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Nah, itu diserahkan untuk kepentingan Sekolah Rakyat karena lebih bagus,” ucapnya.
Asal tahu saja, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Program yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA).
Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial. Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.