Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menanggapi serius aduan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terkait dugaan anomali data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi Statistik PBB, Georges-Simon Ulrich, berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan meneruskannya ke Divisi Statistik PBB.
“Yakinlah bahwa kami akan meneruskan komunikasi Anda dan surat terlampir kepada Divisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulis Ulrich dalam surat balasan yang diunggah CELIOS di akun Instagram mereka, dikutip Kamis (14/8/2025).
Dalam surat tersebut, Ulrich juga mengapresiasi komitmen CELIOS dalam menjaga integritas data statistik resmi yang dikeluarkan BPS. PBB, katanya, menghargai upaya CELIOS dalam mempromosikan kepatuhan terhadap standar statistik internasional.
“Terima kasih banyak atas pesan Anda dan atas kepedulian Anda terhadap transparansi dan akurasi statistik ekonomi nasional Indonesia,” imbuh Ulrich.
Dengan respons positif ini, CELIOS menyatakan akan terus memberikan informasi terbaru terkait tindak lanjut PBB atas aduan mereka. “PBB membalas laporan CELIOS soal permintaan investigasi anomali data pertumbuhan ekonomi BPS. Tindak lanjut berikutnya akan terus kami update,” tulis CELIOS.
Aduan ini bermula dari surat yang dikirim CELIOS ke United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission pada Jumat (8/8/2025). Mereka meminta audit terhadap data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2025 yang dirilis BPS.
Menurut Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira, data pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen (yoy) yang dirilis BPS pada 5 Agustus lalu dinilai janggal. Bhima menyoroti pertumbuhan industri manufaktur yang diklaim BPS tumbuh 5,68 persen (yoy) dan berkontribusi 18,67 persen terhadap PDB.
Angka itu, kata Bhima, bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. Indikator PMI manufaktur Indonesia justru mencatatkan kontraksi di level 49,2 pada akhir Juli 2025. Data PHK massal terus meningkat dan industri padat karya terpukul oleh kenaikan biaya produksi.
“Jadi, apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen (yoy)?” tanya Bhima.
Melalui surat aduan ini, CELIOS mendesak UNSD dan United Nations Statistical Commission untuk meminta BPS menjelaskan metode perhitungannya secara transparan. Bhima menekankan bahwa BPS sebagai lembaga pemerintah harus bebas dari kepentingan politik dan menjaga integritas data. Jika ada intervensi politik di balik data BPS, itu berarti telah melanggar Fundamental Principles of Official Statistics.