Ekonom Gede Sandra menilai pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memperbaiki angka kemiskinan setelah Bank Dunia mengungkap 60,3 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin apabila dihitung sesuai standar batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.
Sedangkan untuk mewujudkan target pertumbuhan 8 persen, menurut Gede perlu dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri dari pemerintahan periode lalu.
“Tahapan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu reshuffle seluruh tim ekonomi kabinet peninggalan pemerintahan yang lalu,” ujar Gede dihubungi inilah.com, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Selanjutnya, dia mengusulkan untuk melakukan reformasi agraria yang sejatinya untuk meningkatkan produktivitas petani dan masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, menurutnya perlu adanya perbaikan ketimpangan kredit perbankan agar lebih banyak porsi kredit yang mengalir ke sektor koperasi dan UMKM.
“Perbaiki tata kelola SDA pertambangan sesuai skema bagi hasil 50:50 agar 50 persen profit bisnis bisa masuk menjadi penerimaan negara. Kemudian, restrukturisasi bunga surat utang negara atau bond untuk memperingan beban pembayaran utang APBN,” kata dia.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah juga perlu mengeksekusi pembangunan 2-3 juta rumah pertahun dengan benar dan serius tanpa membebani kelas pekerja.
Kemudian, percepat pembangunan Kilang Masela berikut industri petrokimia agar bisa dimulai pada 2026, bukan 2030 seperti rencana pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia Timur dan mengurangi impor produk petrokimia.
“Reindustrialisasi nasional dengan fokus pada industri manufaktur berbasis sumber daya perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertanian. Kembangkan juga pariwisata nasional dengan mencetak Bali-Bali baru di destinasi unggulan,” ucapnya.
Hal lain yang harus disoroti dalam mengentaskan kemiskinan adalah menghapuskan kuota impor pangan (non-padi), dengan menggantinya ke tarif agar harga pangan turun sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.