Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga (K/L) memicu ekonomi melambat di bawah 5 persen pada kuartal I-2025.
Sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi di tiga bulan pertama 2025, terjun bebas ke level 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy). Atau di bawah capaian kuartal I-2024 sebesar 5,11 persen.
“Proses efisiensi kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu pasti berkaitan langsung. Tapi kemudian tengok, proses efisiensi itu kan sebenarnya realokasi anggaran. Diarahkan untuk kegiatan yang lebih produktif,” kata Mensesneg Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Pria asal Ngawi, Jawa Timur (Jatim) itu, menjelaskan, perlambatan ekonomi di kuartal I-2025, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi atau realokasi anggaran.
Dia bilang, pertumbuhan ekonomi yang menurun tidak hanya dipengaruhi satu faktor saja. Misalnya, menyahkan belanja pemerintah yang belum maksimal juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif. Hal itu dapat terlihat pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian yang tumbuh di atas 10 persen.
Selain itu, kondisi geopolitik, seperti perang hingga kebijakan terbaru tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump, juga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak tumbuh di atas 5 persen.
“Geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tetapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru. Bertambah baru sekarang saudara-saudara kita di India dan Pakistan bersitegang,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, terkoreksinya pertumbuhan ekonomi bisa terjadi di masa transisi pemerintahan. Misalnya saat pergantian kabinet periode 2014.
“Tetapi, semua perlu tahu bahwa pola seperti ini, bukan hal baru. Karena pada masa transisi pemerintahan 2014, kuartal pertama dan kedua tumbuh di bawah 5 persen. Artinya, dalam masa penyesuaian seperti ini, perlambatan bisa terjadi,” ujar Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Salah satu faktor utama perlambatan ekonomi kali ini adalah kontraksi konsumsi pemerintah. Maka itu, Luhut mendorong percepatan belanja negara demi menjaga pertumbuhan ekonomi bisa melenting tinggi.