Pengamat Kebijakan publik Trisaksi, Trubus Rahadiansyah mendorong KPK mengunkap dugaan korupsi dalam pengadaan beras impor, serta terjadinya demurrage (denda) atas tertahannya kontainer berisikan beras impor.
“Masalah beras adalah masalah rakyat. Artinya, wajib hukumnya bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Khususnya demurrage yang muncul karena Badan Pangan Nasional (Bapanas) merombak aturan pengiriman beras impor menggunakan peti kemas (kontainer),” papar Trubus saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).
Trubus khawatir, masalah ini tidak hanya menyeret petinggi Bapanas maupun Perum Bulog saja. Namun ada pihak yang posisinya lebih tinggi, ikut terseret.
Selama ini, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Menjelang Pemilu 2024, keduanya sering duet untuk membagikan bansos beras ke daerah.
“Karena presiden lebih mudah mengintervensi Bulog melalui nBapanas yang dibentuk lewat keppres. Masa Budi Waseso, Jokowi tak berkutik. Tapi setelah lengser, terlihat betul kekuasaan itu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan adanya dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun serta kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar. Sehingga totalnya nyaris Rp3 triliun.
Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto mendesak KPK segera memeriksa Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi serta Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi.
“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Hari di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).
Berdasarkan data yang diperoleh Hari, terdapat perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran harga untuk beras sebanyak 100.000 ton.
“Ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras. Haraganya 538 dolar AS per ton dengan skema FOB, dan 573 dolar AS per ton dengan skema CIF,” tuturnya.
Namun, lanjut Hari, harga realisasi impor beras jauh di atas harga penawaran. Dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor beras pada Maret 2024 sebanyak 567,22 ribu ton. Nilainya mencapai 371,60 juta dolar AS.
Dari data di atas bisa dengan mudah dihitung berapa harga beras impor milik Perum Bulog. Didapatkan harganya 655 dolar AS per ton. Lebih mahal sekitar 82 dolar AS per ton ketimbang penawaran Tan Lon Group sebesar 573 dolar AS per ton berskema CIF.
“Sehingga total selisih harga sekitar 180,4 juta dolar AS. Jika menggunakan kurs Rp15.000 per dolar AS, nilainya setara Rp2,7 triliun. Itu dugaan korupsi dari mark up impor beras,” bebernya.
Sedangkan menyoal kerugian negara akibat demurrage pelabuhan impor beras senilai Rp294,5 miliar, terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pada pertengahan hingga akhir Juni 2024.