Baru Bergerak Setelah Prabowo Murka, Pramono Berani tidak Copot Direksi Food Station?

Dugaan Beras Oplosan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Tunggu Presiden Prabowo Subianto murka dulu, baru Gubernur Jakarta Pramono Anung ambil tindakan ke Food Station Tjipinang Jaya. Sempat menyangkal pernyataan Mentan Andi Amran soal temuan beras oplosan, kini Pemprov Jakarta jadwalkan pemanggilan jajaran BUMD-nya itu.

“Dan direncanakan memang sore ini juga ada pertemuan (Gubernur Pramono dengan Food Station). Kita tunggu saja, tentunya kita ingin semuanya berjalan secara transparan,” kata Staf Khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi, Chico Hakim, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025).

Soal apa ada langkah lain yang akan diambil Pemprov Jakarta, Chico mengatakan menunggu hasil proses hukum dari pihak kepolisian.

Politikus PDIP itu menambahkan, Food Station hingga kini masih menjalankan tugasnya sebagai perusahaan yang memproduksi maupun menyediakan pangan di DKI Jakarta.

“Selama proses ini berlangsung, Food Station tetap menjalankan tugas-tugas kesehariannya, fungsinya sebagai perusahaan yang juga menjadi pemasok bahan pangan bagi warga Jakarta,” tuturnya.

Pemanggilan ini boleh dibilang terlambat, dilakukan setelah Presiden Prabowo murka di hadapan publik, usai dapat laporan pemeriksaan sejumlah produsen beras seperti Wilmar Group, Food Station Tjipinang dan lainnya, oleh kepolisian, terkait praktik oplos beras.

Prabowo menekankan kasus beras oplosan adalah pengkhianatan negara. Ia menyebut para pelaku sengaja melakukan tindak pidana tersebut karena tidak ingin melihat Indonesia maju.

“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena disini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin,” kata Prabowo.

Dengan tegas dia menyatakan tidak akan menoleransi para pelaku. Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperintahkan untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan. Ia juga meminta mereka untuk menindak para pelaku.

Prabowo juga memberikan dua pilihan kepada para pelaku. Pertama, mereka diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp100 triliun. Kedua, jika mereka tidak bisa mengembalikan, maka Prabowo mengancam akan menutup penggilingan tempat beras oplos diproduksi.

“Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” paparnya.

Ditantang Pecat Bos Food Station

Pengamat politik dan hukum, Tamil Selvan mendesak Pramono ambil langkah tegas dengan mencopot direksi Food Station Tjipinang Jaya yang dinilai bertanggungjawab atas maraknya beras oplosan.

“Beras oplosan ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi telah mencoreng wajah Pemprov DKI Jakarta, gitu loh,” kata Tamil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Tamil menyebut beras oplosan memicu kerugian negara hingga Rp100 triliun, sehingga publik mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam mengelola BUMD.

“Apalagi ada kesan kalau pemprov lewat dinas terkait terkesan membela, ini kan aneh ya,” ucap dia.

Sempat Sangkal Temuan Mentan

Kasus ini bermula dari temuan Mentan Amran yang melaporkan 212 produsen beras diduga melakukan praktik pengoplosan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Laporan ini merupakan hasil investigasi terhadap 268 merek beras bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Dari hasil pemeriksaan 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan. “Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Amran, Jumat (27/6/2025).

Sayangnya, temuan Amran dibantah Pemprov Jakarta melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok. Dia mengklaim mutu beras sudah diuji oleh laboratorium terakreditasi.

Bahkan, Rano Karno, wakilnya Pramono juga turut mengamini ucapan Kadis Hasudungan. Dia memilih lebih mempercayai laporan anak buahnya.

“Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station, itu tidak benar,” kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Desakan audit melalui lembaga independen pun tak dihiraukannya. Rano lebih senang melakukan audit internal melalui Inspektorat. “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau salah ditindak,” ucap dia.

Topik