Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp185 triliun.
Dia mengatakan, anggaran tersebut digunakan untuk pemeliharaan kapal perang, kapal angkatan laut (AL), serta alat peluncur milik TNI.
Bendahara negara itu juga menyampaikan, anggaran itu digunakan untuk pengadaan atau penggantian pesawat, serta penambahan batalyon dan kodam.
Kemudian, untuk pengadaan atau perawatan kendaraan tempur dan kendaraan taktis TNI, termasuk dukungan alutsista dan non-alutsista.
“Pertahanan semesta sudah disampaikan Bapak Presiden, anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan sebesar Rp185 triliun. Digunakan untuk perawatan, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista lainnya, termasuk penambahan batalyon dan kodam,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Lebih lanjut, dia menyebut, anggaran sebesar Rp179,4 triliun dialokasikan untuk bidang ketertiban dan keamanan kepada Polri, BNN dan BIN. Nantinya, anggaran tersebut digunakan untuk pengamanan wilayah perbatasan, perawatan alat material khusus, serta kebutuhan menjalankan tugas-tugas lembaga tersebut.
“Kemudian untuk pencegahan terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, dan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking),” tutur dia.
Di bidang hukum, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menetapkan anggaran Rp60,4 triliun. Anggaran itu digunakan untuk penindakan tindak pidana umum, khusus dan PTUN.
Termasuk penindakan korupsi, pencucian uang, dan penyelesaian tindak pidana narkotika. “Untuk bidang hukum, kejaksaan, HAM, peradilan, dan lainnya, anggarannya Rp60,4 triliun,” jelas dia.