Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi sistem peringatan dini potensi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat, setelah peringatan dini tsunami dampak gempa bumi di Rusia terhadap wilayah Indonesia dinyatakan berakhir.
“Pemda dapat mengkaji kembali efektivitas jalur evakuasi, fasilitas di lokasi pengungsian, kesiapan peralatan, serta logistik,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Selain itu pelatihan kesiapsiagaan juga dinilai BNPB perlu dilakukan secara rutin guna meminimalisasi risiko dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat bencana.
Peringatan dini tsunami di wilayah Indonesia diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pascagempa magnitudo 8,7 di Kamchatka, Rusia, Rabu (30/7/2025) pagi. Lalu peringatan dini tsunami tersebut resmi diumumkan berakhir oleh BMKG pada hari yang sama pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BNPB, terdapat sembilan titik wilayah yang terdampak gelombang tsunami minor, dan tidak menimbulkan kerusakan maupun korban jiwa.
Adapun sembilan titik tersebut masing-masing dua titik di Jayapura dan Papua Barat serta masing-masing satu titik di Halmahera Tengah, Papua, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo.
Di Provinsi Gorontalo, sebanyak 100 jiwa sempat mengungsi di Pangkalan TNI Angkatan Laut setempat. Pada titik lainnya, masyarakat melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat yang lebih aman.
BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan saja. Upaya penguatan sistem peringatan dini dinilai penting untuk memberikan waktu evakuasi yang cukup dan meminimalkan risiko bencana.