Bukan Ultah Prabowo, Ini Alasan Fadli Zon Tetapkan 17 Oktober Hari Kebudayaan Nasional

Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon. (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkap alasan pihaknya menetapkan tanggal 17 Oktober menjadi hari kebudayaan nasional. Bukan karena bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, melainkan bertepatan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

“Bahwa yang paling tepat itu adalah 17 Oktober, 17 Oktober itu bertepatan dengan lahirnya semboyan Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika itu sudah menjadi 1 dari 4 pilar kita kan. Yaitu Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

Ia menjelaskan, tim Garuda 9 plus yang bergabung mulai dari sejarawan, seniman dan budayawan pada mulanya sempat mengusulkan hari kebudayaan pada tanggal 20 Oktober. Bertepatan dengan lahirnya Kementerian Kebudayaan.

Namun, dengan menampung aspirasi dari kalangan masyarakat lainnya akhirnya ditetapkan pada 17 Oktober. Penetapan itu juga berdasarkan kajian yang mendalam.

“Mereka melakukan kajian yang cukup mendalam. Kalau tidak salah sampai 79 halaman dan Bhineka Tunggal Ika itu dianggap merupakan puncak dari kebudayaan Indonesia. Karena keberagaman dari kebudayaan kita itu terangkum di dalam Bhineka Tunggal Ika. Jadi saya kira luar biasa temuan itu,” jelas Fadli.

Ia juga menambahkan, hari itu bersamaan dengan ditandatanganinya lambang negara dan juga semboyan Bineka Tunggal Ika Oleh Presiden Soekarno.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober yang baru-baru ini diputuskan pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan kebijakan terkait kebudayaan nasional dan tidak dipersempit menjadi milik kelompok tertentu.

“Kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui komisi X untuk menerangkan dan menjelaskan, apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut,” kata Puankepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Menurut Puan, kebudayaan merupakan bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang bersifat universal dan lintas batas sosial maupun generasi. Karena itu, ia menilai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon harus menjelaskan secara terbuka kepada publik.

“Karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat, lintas generasi, lintas zaman dan lainnya sebagainya jadi jangan sampai itu bersifat inklusif ataupun eksklusif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan juga mengingatkan sebuah kebijakan publik, apalagi terkait kebudayaan, harus memiliki landasan yang kuat dan tidak menimbulkan potensi perpecahan atau kontroversi yang tidak perlu.

“Dan ini tidak boleh kemudian tanpa dasar dan saya berharap bahwa Menteri Kebudayaan bisa menjelaskan argumentasinya dengan sebaik-baiknya jadi jangan sampai kemudian menimbulkan polemik karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat,” jelas dia.

Topik