DEEP: Cak Imin Sedang Tes Ombak soal Mekanisme Pilkada, Tapi Perlu Dikaji Komprehensif

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati. (Foto: Dok. Inilahcom/ Diana Rizky)

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral  Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedang mengetes ombak saja soal usulan kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau melalui DPRD.

“Cak imin sedang testing the water saja untuk melihat respon publik, apakah akan menimbulkan kontroversi atau tidak. Apakah sentimen publik akan positif atau negatif,” ucap Neni kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (27/7/2025).

Pemilihan kepala daerah melalui pemerintah pusat, kata dia, meski melalui pemilihan paripurna di DPRD tetap akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan mengabaikan aspirasi rakyat.

“Hasilnya pun akan sangat kental politik pragmatis yang berakibat pada eksklusifitas hasil pemilihan kepala daerah dan berimplikasi serius, semakin menjauh dari kepentingan rakyat,” ujarnya.

Hal ini juga, lanjut Neni, akan menjadi ruang gelap dan menyebabkan kontestasi berlangsung tidak adil dan setara.

“Terlepas dari hal itu memang (usulan) ini butuh kajian yang komperhensif, dan apa yang disampaikan Cak Imin bertentangan dengan Putusan MK 135 terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut PKB mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional agar dibentuk satu perundangan-undangan dari sistem politik nasional yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan nasional.

Salah satunya, Cak Imin mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan evaluasi total untuk sistem pemilihan kepala daerah.

“Karena beberapa bupati kita tanya juga ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang,” kata Cak Imin dalam sambutannya saat Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, ada beberapa usulan yang bisa digunakan, di antaranya kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD. Ia mengakui usulan tersebut cukup menantang karena banyak yang menolak.

“Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi,” ucap Cak Imin.

Terlebih, ia menyebut saat ini banyak isu yang belum diputuskan di DPR. Salah satunya tentang Pemisahan Pilkada dan Pemilihan Umum. Menurutnya, dari keputusan itu yang disetujui oleh DPR hanya penundaan pemilihan DPRD.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif. Bagi terwujudnya tujuan demokrasi yaitu keadilan dan kemakmuran,” katanya.

Topik