Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai bahwa pada debat perdana capres pada Selasa (12/12/2023) malam, dari ketiga kandidat, Ganjar Pranowo menjadi capres yang paling progresif dalam menawarkan gagasan terkait penyelesaian konflik HAM di Papua.
“Capres Ganjar Pranowo yang menawarkan solusi dialog dalam penyelesaian persoalan Papua, ini jauh lebih progresif ya tawarannya dibandingkan dengan kedua capres yang lain,” jelas Gufron dalam diskusi bertajuk ‘Tanggapan terhadap Debat Perdana Visi dan Misi Capres dan Cawapres 2024’ di Waroeng Sadjoe, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2023).
Memang, lanjut dia, pendekatan dialog telah coba didorong oleh kelompok masyarakat sipil sejak tahun 2000-an untuk menyelesaikan konflik di Papua, namun faktanya hingga saat ini belum ada pergerakan.
Ia pun membandingkan bagaimana pendekatan dialog berhasil dilakukan dalam konflik di Aceh, ketika Pemerintah bernegosiasi dengan GAM. “Nah pertanyaannya kalau misalnya Aceh bisa diselesaikan dengan jalan dialog, kenapa Papua enggak gitu,” ujarnya.
Sedangkan pandangannya terhadap jawaban capres nomor urut 1, Anies Baswedan dinilai agak retoris dan normatif dengan bicara mengenai ketidakadilan. “Betul bahwa memang salah satu persoalan dalam konteks Papua adalah persoalan tidak ada keadilan, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan keadilan, ini yang belum terlihat dalam konteks Debat Capres semalam,” ungkap dia.
“Jadi masih bersifat normatif retoris, belum ada satu pendekatan gitu ya yang ditawarkan bagaimana menjelaskan persoalan tidak keadilan yang terjadi di Papua,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ganjar mengatakan akan mengutamakan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua jika terpilih dalam Pilpres 2024. Ganjar menyebut akar persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua adalah proses dialog yang belum terjadi.
Menurut bekas Gubernur Jawa Tengah itu pemerintah pusat perlu berdialog dengan masyarakat Papua agar persoalan bisa segera diselesaikan. “Itu menurut saya roots (akar) masalahnya,” kata Ganjar. Meski demikian, Ganjar tidak menjelaskan proses dialog seperti apa yang akan dilakukan dengan masyarakat Papua.