Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTK-PG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Nunuk Suryani, mengungkapkan bahwa ketimpangan distribusi guru di Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih menjadi persoalan serius.
Menurut Nunuk, salah satu penyebab utama dari persoalan ini adalah moratorium perekrutan guru ASN yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Sementara itu, jumlah guru yang pensiun terus meningkat setiap tahunnya.
“Berdasarkan data Dapodik tahun 2021, kebutuhan guru ASN di sekolah negeri adalah 2.268.716 orang. Namun jumlah guru ASN saat ini baru mencapai 1.320.771,” ujar Nunuk kepada Inilah.com, Selasa (19/8/2025).
Jumlah tersebut terdiri dari 1.236.112 guru PNS, 63.264 guru CPNS 2019, dan 21.395 guru PPPK tahun 2020. Artinya, terdapat kekurangan sebanyak 1.002.616 guru ASN di sekolah negeri.
Perekrutan PPPK Terganjal Anggaran Daerah
Nunuk menjelaskan, pemerintah telah mencoba menutupi kekurangan guru melalui skema rekrutmen ASN PPPK sejak 2021 hingga 2024, dengan total formasi yang berhasil diisi sebanyak 911.161 orang.
Namun, proses ini tidak berjalan optimal karena pengajuan formasi guru PPPK bergantung pada alokasi anggaran daerah, bukan semata kebutuhan riil di sekolah.
“Pemda tidak selalu mengajukan formasi sesuai dengan peta kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja yang dihitung dari Dapodik,” ujarnya.
Permendikdasmen No. 1/2025: Redistribusi Guru ASN
Sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi ketimpangan distribusi guru, Ditjen GTK-PG telah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN, termasuk ke sekolah swasta.
“Ini menjadi salah satu upaya konkret untuk mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah, khususnya di daerah 3T,” pungkas Nunuk.