Selain warisan utang dan banyak proyek-proyek berbiaya mahal, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga dibikin pening 16 BUMN yang minta suntikan lewat program Penyertaan Modal Negara (PMN). Totalnya Rp44,24 triliun.
Dari 16 perusahaan pelat merah yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir bakal mendapat injeksi PMN Rp44,24 triliun, terbesar adalah PT Hutama Karya (Persero/HK) sebesar Rp13,86 triliun.
Saat ini, keuangan HK tidak sedang baik-baik saja, sempat didera utang Rp30 triliun. pada 2020 dan 2021, keuangan HK mengalami rugi masing-masing Rp2 triliun. Rencananya, dana PMN Rp13,86 triliun itu, digunakan HK untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3.
Peringkat penerima PMN terbesar kedua adalah PT Asabri (Persero), senilai Rp3,61 triliun. Pada 2021, perusahaan asuransi pelat merah ini, kesandung kasus korupsi yang merugikan negara Rp22 triliun.
Selanjutnya PT PLN (Persero) mendapat PMN Rp3 triliun. Pada 2023, perusahaan setrum negara ini didera utang Rp500 triliun.
Selanjutnya, Biofarma mendapat PMN Rp2,21 triliun; Adhi Karya Rp2,09 triliun dan Wijaya Karya Rp2 triliun. Kondisi keuangan ketiganya sama-sama babak belurnya. Biofarma, misalnya, sempat terjerat utang pinjaman online (pinjol) Rp1,26 miliar.
Sedangkan PT Adhi Karya (Persero/ADHI) Tbk, masih harus menanggung utang Rp30,98 triliun, atau setara 77,03 persen dari total asetnya. Dan, PT Wijaya karya (Persero/WIKA)) Tbk, beban utangnya mencapai Rp56,24 triliun, setara 87,03 persen dari total aset.
Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan mengaku heran dengan derasnya PMN untuk BUMN yang masuk kategori ‘sakit’ dari sisi keuangan.
“Kalau BUMN yang rugi atau kinerjanya tak perform, program PMN-nya patut dipertanyakan. Rasa-rasanya sulit diterima nalar,” kata Herry, Jakarta, dikutip Senin (13/7/2024).
Kata Herry, pada 2021, Waskita karya dirundung kerugian namun tetap membayar bonus (tantiem) untuk komisaris dan direksi. Dalam tahun yang sama, Waskita meraup PMN sebesar Rp7,9 triliun, sesuai PP Nomor 116 Tahun 2021.
Hal-hal seperti ini mengundang kecurigaan publik. Jangan-jangan duit PMN itu digunakan untuk bayar tantiem. “Ini tragis. BUMN rugi, tapi wajib bayar bonus. Di sisi lain, dapat suntikan modal dari pemerintah,” pungkas Herry.
Celakanya, anggaran PMN untuk 16 BUMN yang anggarannya cukup besar itu, harus ditanggung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika keuangan negara sedang seret-seretnya.
Inilah 16 BUMN penerima PMN Rp44,24 triliun di 2025:
1. Hutama Karya Rp13,86 triliun
2. Asabri Rp3,61 triliun
3. PLN Rp3 triliun
4. IFG-Bahana PUI Rp3 triliun
5. Pelni Rp2,5 triliun
6. Biofarma Rp2,21 triliun
7. Adhi Karya Rp2,09 triliun
8. Wijaya Karya Rp2 triliun
9. Len Industri Rp2 triliun
10. Danareksa Rp2 triliun
11. Kereta Api Indonesia Rp1,8 triliun
12. Id Food Rp1,62 triliun
13. PT PP Rp1,56 triliun
14. Perum Damri Rp1 triliun
15. Perumnas Rp1 triliun
16. INKA Rp976 miliar.