Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan, agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong peningkatan pendapatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
Pasalnya realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 tercatat baru sebesar Rp516,1 triliun. Sementara belanja negara sudah mencapai Rp620,3 triliun.
“Penerimaan perpajakan hingga akhir maret mencapai 16,1 persen dari target APBN, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang melampaui 20 persen, atau 2023 sebesar 24,96 persen. Tentu (hal ini) tidak bisa terlepas dari pengaruh ekonomi global, tarif dan efektivitas Coretax,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Ia menyarankan agar para pemangku kebijakan segera memperbaiki Coretax, sekaligus melakukan penetrasi lebih besar kepada pasar Amerika Serikat (AS). Anis menilai terdapat potensi yang cukup besar untuk meraup tambahan US$6,4 miliar dengan asumsi 10 persen pangsa pasar peers.
“Penetrasi pasar ini, bermanfaat besar bagi ekonomi Indonesia, karena memiliki multiplier effect yang besar dari penciptaan lapangan kerja untuk sektor padat karya,” ujarnya.
Tak hanya itu, dirinya juga mewanti-wanti akan turunnya harga komoditas yang juga sangat berdampak terhadap penerimaan negara, khususnya sektor Pajak dan PNBP.
Ia bahkan sempat mengingatkan Pemerintah untuk meminimalisir dampak anjloknya harga komoditas. Terbukti penurunan harga komoditas sangat sensitif terhadap penerimaan negara. Namun pihaknya, juga mengapresiasi penerimaan pajak per Maret 2025 (years of years/yoy) mulai tumbuh positif.
“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan, seperti penerimaan kumulatif Desember 2024 sampai dengan Maret 2025 menunjukan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaksanaan realisasi anggaran harus berjalan sesuai jadwal. Ini seringkali jadi hal tersulit untuk dilakukan, beragam instansi pemerintah mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, padahal ketidakpastian global kian nyata sehingga memerlukan usaha yang masif dari setiap lini pemerintah,” ungkap Anis.
Oleh karena itu, Politisi PKS ini mendorong agar APBN segera didistribusikan kepada sektor yang memiliki multiplier effect yang tinggi. Sehingga memacu sektor usaha kecil hingga besar mendapat manfaat dari aliran uang yang meningkat.
“Apalagi menurut data Survei Bank Indonesia (BI) terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam 3 bulan beruntun sejak Januari 2025 sehingga hal tersebut, harus menjadi concern atau fokus bagi para pemangku kebijakan,” tandasnya.