Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diberikan hak monopoli bisnis namun keuntungannya selalu anjlok. Bahkan perusahaan plat merah ini disebut utangnya naik Rp156 miliar per hari.
Mufti heran lantaran perusahaan yang diberikan keistimewaan oleh negara hingga mendapat PMN dan subsidi negara setiap tahun justru utangnya menggunung. Dia juga menyebut, pelayanan ke rakyat juga tidak membaik.
“Bayangkan, perusahaan monopoli bisa rugi, itu aja sudah nggak masuk akal,” ujar Mufti kepada inilah.com, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Diketahui, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan.
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Mufti mendesak pemerintah melakukan perombakan direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas dia.
Mufti menilai, PLN selama ini berlindung di balik kata ‘penugasan’ dan ‘subsidi’. Namun, kemewahan yang didapatkan dari negara justru tak setimpal dengan hasilnya.
“Rakyat masih mengeluh soal listrik padam, kualitas layanan rendah, dan harga listrik diam diam terus naik. Kita lelah melihat perusahaan seperti PLN yang punya segala fasilitas negara, tapi gagal menjalankan amanah publik,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut, aji mumpung PLN, perusahaan setrum pelat merah itu, mengalami penurunan laba, sementara utangnya semakin gemoi alias gemuk.
“Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari,” papar Uchok kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Diterangkan Uchok, total utang PLN mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Pada 2023, utang jangka pendek PLN mencapai Rp143,1 triliun. Setahun kemudian, naik Rp28.8 triliun, menjadi Rp172 triliun.
Sedangkan utang jangka panjang PLN naik dari Rp511,8 triliun pada 2023, menjadi Rp539,1 triliun pada 2024. “Kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.
Itu baru masalah utang yang terus mengembung. Soal laba pun dipertanyakan Uchok. Bagaimana mungkin, PLN yang memonopoli pasar kelistrikan di Indonesia, labanya anjlok pada 2024.
“Laba PLN pada 2023 sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.
Anjloknya laba PLN ini, menurut Uchok, berbanding terbalik dengan nasib rakyat Indonesia selaku konsumen listrik. Sehari saja rakyat lalai membayar listrik yang deadlinenya per tanggal 20, dikenakan denda.
Lebih parah lagi konsumen token listrik yang lupa mengisi akun listriknya, dipermalukan dengan bunyi alarm dari mesin pencatat listrik di rumah. Bunyinya nyaring hingga sampai ke kuping tetangga. Kalau tak segera isi, siap-siap listrik padam secara otomatis.
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Uchok mendesak pemerintah melakukan perombakan direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Harus ada penyegaran direksi PLN. Gant dirutnya yang enggak becus kelola PLN. Dia sudah terlalu lama berkuasa, sudah kenyang, harus diganti. Kalau tidak, kinerja PLN akan seperti keong,” imbuhnya.
Selain itu, Uchok mendesak Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan terhadap Dirut PLN, Darmawan Prasodjo atas dugaan perjalanan pribadi ke luar negeri yang dibiayai perusahaan, bersama keluarganya.