Komisi X DPR RI mengkritik pemasangan alat bantu untuk naik ke puncak Candi Borobudur, yang merupakan bagian dari penerimaan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Komisi X DPR RI menilai pemasangan alat mekanik di kawasan cagar budaya harus tunduk pada regulasi dan dipertimbangkan secara sangat cermat.
“Kami harus melihat ketentuan peraturan perundangan yang mengatur soal cagar budaya. Apakah pemasangan alat bantu itu diperbolehkan, dan perlu adanya pertimbangan matang terutama soal dampak terhadap struktur bangunan,” ujar Wakil Ketua Komisi X My Esti Wijayati kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Dia mengingatkan struktur Borobudur terus mengalami penurunan secara alami setiap tahunnya. Karena itu, pemasangan konstruksi tambahan dikhawatirkan akan memperparah kondisi tersebut.
“Borobudur itu setiap tahun mengalami penurunan beberapa milimeter. Kalau kita tambah beban dari alat bantu naik itu, tentu akan mempengaruhi struktur keseluruhan. Dulu saja kami pernah minta pemetaan titik-titik mana yang aman untuk pengunjung berkumpul, dan mana yang harus steril. Jadi ini perlu penghitungan jangka panjang, bukan hanya untuk acara sesaat,” tegasnya.
Meski demikian, ia memahami jika pemasangan alat bantu hanya bersifat sementara dan khusus untuk keperluan protokoler tertentu.
“Kalau hanya sementara untuk menghormati tamu negara, mungkin bisa dipahami. Tapi setelah itu harus segera dibongkar. Dan yang boleh naik pun terbatas. Jangan sampai ini jadi pintu masuk untuk hal-hal permanen yang bisa merusak,” jelasnya.
Lebih lanjut, My Esti menegaskan Candi Borobudur bukan sekadar objek wisata, melainkan tempat ibadah dan pusat spiritual umat Buddha. Oleh karena itu, fungsi religius harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaannya.
“Wisata itu bagian kedua. Fungsi utamanya adalah religiusitas. Jadi, tidak perlu semua harus naik sampai atas. Cukup dari kejauhan, keindahannya tetap bisa dinikmati. Kalau memang ada lansia atau umat yang ingin beribadah, tentu bisa diatur mekanismenya tanpa merusak struktur,” ucap Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan usulan untuk menjadikan stair lift di kawasan Candi Borobudur sebagai fasilitas permanen, layak untuk dipertimbangkan.
Hal itu disampaikan Hasan seusai membuka acara Public Diplomacy di Jakarta, Rabu (28/5/2025), menanggapi masukan sejumlah pihak yang menilai stair lift tersebut merupakan solusi atas akses jangka panjang, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan fisik.
Menurutnya, usulan tersebut berangkat dari semangat menjadikan situs budaya lebih inklusif. Dia mencontohkan ada sejumlah situs bersejarah dunia yang telah lebih dulu menyediakan akses serupa untuk pengunjung dengan kebutuhan khusus.
Kendati demikian Hasan menekankan keputusan akhir tetap berada di tangan kementerian terkait, Dewan Cagar Budaya, serta pengelola kawasan Candi Borobudur. Hasan hanya mengatakan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut secara menyeluruh.