DPR Tolak Tambahan Anggaran Kemenkeu Rp4,88 Triliun, Jadi Catatan Sri Mulyani untuk Jalankan Efisiensi 2026

Komisi XI DPR akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2026. Khusus usulan tambahan anggaran Rp4,88 triliun, Kemenkeu diminta lebih irit lagi.

Ketua Komisi XI DPR, M Misbakhun mengatakan, total usulan anggaran Kemenkeu pada 2026, mencapai Rp52,02 triliun. Yang disetujui DPR hanya pagu indikatifnya senilai Rp47,13 triliun. Sedangkan tambahan anggaran Rp4,88 triliun perlu dikurangi lagi alias diirit.

“Menyetujui pagu indikatif kementerian keuangan tahun 2026 setelah pergeseran sebesar Rp47.123.862.219.000, dan mengefisienkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp4.884.333.425.000 sebagai bahan penyusunan RKA K/L Kementerian Keuangan pada nota keuangan RAPBN tahun 2026 dengan memperhatikan arah kebijakan efisiensi belanja negara pada tahun 2026,” kata Misbakhun saat rapat bersama Kemenkeu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2025).

Merespons keputusan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bisa menerima. Namun,  ada catatannya. Dia akan menggunakan diksi itu untuk kesimpulan RKA K/L lain yang menjadi mitra Komisi I-XIII DPR.

“Kalau mandat Komisi XI DPR untuk kami mengefisienkan usulan tambahan, saya akan berterima kasih, bapak. Karena, saya akan gunakan kata ini untuk seluruh Komisi I-XIII. Jadi yang diusulkan kemarin oleh Menteri Keuangan, saya efisienkan sendiri. Untuk memberi contoh ke Komisi I sampai XIII,” ucap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan rasa terima kasih kepada Komisi XI DPR, sebagai mitra Kemenkeu. Dikatakan, efisiensi akan dilanjutkan hingga tahun 2026.

“Dengan adanya usulan tambahan, kami juga setuju untuk kita skuturnaise lagi, dan harus ada ruang untuk efisiensi. Dan, ketiga, kami juga sangat setuju untuk terus memperhatikan arah efisiensi tahun 2025 ini, untuk tetap diterapkan pada tahun 2026,” jelasnya.

Topik