Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng mengingatkan agar pembiayaan bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian saat menggelontorkan pembiayaan untuk Koperasi Merah Putih.
“Saya sangat mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih. Pembiayaannya bisa dari bank pelat merah. Boleh perbankan kasih pinjaman ke Merah Putih (koperasi), tentunya harus ada underlying transaksinya. Agar pertanggungjawabannya jelas,” ujar Melchias, Jakarta, dikutip Minggu (1/6/2025).
Dicontohkan, jika Koperasi Desa Merah Putih berperan sebagai penyalur pupuk untuk memutus mata rantai distribusi, mereka dapat meminjam modal kerja dari bank. Selanjutnya, dana tersebut digunakan untuk menjual pupuk kepada petani dengan harga terjangkau, dan hasil penjualan dapat dikembalikan ke bank. “Selama ada underlying transaksinya, hemat saya perbankan bisa memberikan itu. Jadi tidak asal memberikan kredit tanpa ada underlying yang jelas,” tegasnya.
Politikus senior itu, menegaskan, pentingnya ketentuan yang jelas terkait permodalan koperasi. Meskipun secara prinsip koperasi adalah dari anggota untuk anggota, bantuan permodalan dari perbankan dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Pinjaman ini dapat diberikan selama underlying transaksi dinilai layak dan berpotensi menghasilkan keuntungan oleh perbankan.
Untuk mengantisipasi risiko kredit macet, Melchias menekankan, perbankan bisa bekerja sama dengan lembaga penjaminan, seperti Jamkrindo dan Askrindo. “Saya yakin perbankan punya tim atau punya sistem yang bisa menganalisa kelayakan dari sebuah usaha,” tambah Mekeng.
Sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengkhawatirkan nasib bank pelat merah yang diarahkan untuk mendanai Koperasi Merah Putih.
“Pendanaan oleh bank pelat merah ke Koperasi Merah Putih, tak lepas dari intervensi pemerintah. Umumnya bank akan menolak pinjaman dari sebuah koperasi yang belum memiliki pengalaman bisnis dan berasal dari desa terpencil,” ungkap Media.
Media sebelumnya mengkritik rencana pemerintah meminta Himbara memberikan pinjaman kepada Koperasi Merah Putih yang ditargetkan berjumlah 80.000 unit tersebut. Sebab program koperasi desa yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut belum jelas bisnis dan keberlanjutannya.