Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda buka suara terkait penunjukan Letjen (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai dan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak.
Meskipun pergantian pejabat eselon I ini, merupakan hal yang wajar ketika memang perlunya penyegaran. Namun, pergantian ini menyesuaikan dengan keinginan dari pimpinan tertinggi yaitu presiden. “Dua jabatan eselon I Kemenkeu yang berurusan dengan penerimaan negara, yaitu dirjen pajak dan dirjen bea cukai,” ujar Huda kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dia mengatakan, penunjukan keduanya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai sejumlah program besar yang menyangkut kepentingan rakyat.
“Kedua dirjen itu akan jadi andalan Prabowo untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan negara. Karena kebutuhan negara saat ini, sedang besar. Program-program jumbo memerlukan pendanaan yang besar,” tegas dia.
“Bimo, sebagai Dirjen Pajak baru juga mempunyai catatan sebagai pegawai DJP dan selalu berhubungan dengan ekonomi. Saya rasa langkah ini sesuatu yang bisa dipertimbangkan, karena karir Bimo di pemerintahan cukup panjang,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat pagi (23/5/2025) melantik Bimo Wijayanto sebagai sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggantikan Suryo Utomo.
Seremoni pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
Dalam acara pelantikan itu, Sri Mulyani menyoroti arti pentingnya sumpah jabatan yang merupakan janji sakral pada Sang Khalik dan kontrak secara spiritual bahwa mereka yang diambil sumpah jabatan hari ini akan melaksanakan tugas baru yang diberikan oleh negara secara bertanggung jawab.
“Ini adalah janji sakral pada Sang Khalik bukan kepada saya. Itu adalah kontrak secara spiritual bahwa Anda akan melaksanakan tugas sesuai sumpah jabatan,” kata Sri Mulyani dalam pidato acara pelantikan sumpah jabatan tersebut, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani mengingatkan kembali dalam kesempatan itu bahwa Kementerian Keuangan RI adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab penting dan luas dalam pengelolaan, penjaga dan pengelola keuangan negara.
“Sebutan tersebut mencerminkan tanggung jawab yang luar biasa besar bagaimana kita (Kementerian Keuangan) mengelola keuangan negara dan keuangan publik secara transparan dan akuntabel dengan terus berorientasi pada manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan negara dari bea cukai sebesar Rp301,6 triliun pada tahun ini. Sedangkan penerimaan negara dari setoran pajak pada 2025 ditargetkan Rp2.189 triliun atau naik 13,9 persen ketimbang outlook 2024.