Ekonom sekaligus Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpandangan rencana Pemerintah yang hendak membuka keran impor sebagai bahan negosiasi dengan Amerika Serikat adalah langkah keliru.
Prabowo sebelumnya mengutarakan rencana membuka keran impor untuk tawar-menawar dengan tarif impor baru yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump atau lebih populer disebut tarif Trump.
“Menawarkan fleksibilitas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau membuka lebar keran impor sebagai imbalan keringanan tarif adalah langkah yang keliru. Ini ibarat menukar benteng pertahanan terakhir demi mendapatkan akses sementara ke halaman rumah tetangga,” ujar Achmad kepada inilah.com, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan TKDN yang dapat menyentuh jantung kedaulatan industri nasional jika dijadikan sebagai alat negosiasi. Dia menyoroti Taiwan dan Vietnam yang menawarkan ‘zero tarif’ yang cocok bagi negara mereka, namun Indonesia memiliki struktur ekonomi dan aset yang berbeda yang memungkinkan posisi tawar yang lebih kuat tanpa harus mengorbankan industri dalam negerinya.
“Melonggarkan kuota impor dan aturan TKDN bukanlah pilihan kebijakan yang tepat, terutama jika didorong oleh tekanan eksternal atau sebagai alat negosiasi perdagangan. Dampaknya terhadap industri dalam negeri dan UMKM akan sangat merugikan, berpotensi memicu pelemahan struktural ekonomi nasional,” kata dia.
Menurutnya, TKDN adalah instrumen strategis yang harus dipertahankan dan diperkuat, bukan dilemahkan atau ditransaksikan. Dia mengatakan pemerintah perlu fokus pada strategi diplomasi ekonomi yang cerdas dengan memanfaatkan aset-aset strategis non-TKDN yang dimiliki Indonesia.
“Di saat yang sama, upaya penguatan daya saing industri lokal melalui perbaikan iklim investasi, dukungan inovasi, dan peningkatan kapasitas SDM harus terus digenjot,” tutur dia.
Sebelumnya pada Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo mengusulkan penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajarannya untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.
Prabowo menilai kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.