Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyebutkan, pada Juli 2025, Banggar bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal postur RAPBN 2026. Banyak target ambisius di dalamnya.
Kata politikus senior PDIP itu, kesepakatan awal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025.
Berdasarkan pembahasan tersebut, Said menerangkan, pendapatan negara yang tersemat dalam RAPBN 2026 dipatok di kisaran Rp3.094 triliun hingga Rp3.114 triliun. Sedangkan belanja negara di kisaran Rp3.800 triliun hingga Rp3.820 triliun. Defisit anggaran dibatasi 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau setara Rp706 triliun.
“Kalau mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya pemerintah akan mengajukan di batas atas. Bukan batas bawah,” ujar Said kepada wartawan, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Said menuturkan, postur RAPBN 2026 lebih tinggi ketimbang prognosis APBN 2025 yang menetapkan pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun. Terdiri dari setoran pajak Rp2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun dan penerimaan hibah Rp1 triliun, serta belanja negara Rp3.527,5 triliun.
Defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp662 triliun, atau 2,78 persen terhadap PDB. Target pendapatan dan belanja negara dalam RAPBN 2026, akan menjadi tantangan besar di tengah kondisi global dan domestik yang penuh tekanan.
Di tingkat internasional, dunia usaha harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap banyak negara, ditambah ketidakpastian akibat konflik geopolitik yang berlarut-larut.
“Di dalam negeri, kita juga belum sepenuhnya memulihkan daya beli masyarakat, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Selain itu, pemerintah harus menutup kehilangan penerimaan PNBP sekitar Rp80 triliun akibat revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” kata Said.
Said menekankan, RAPBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melaksanakan program pemulihan daya beli masyarakat, menjaga ekspor tetap ekspansif dan memperluas pasar baru. Indonesia diharapkan bisa membuka pasar baru di luar tujuan ekspor tradisional.
Ia menyebut, RAPBN 2026 bak milestone kedua bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk merealisasikan sejumlah program strategis. Yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Program-program tersebut, menurut Said, merupakan “game changer” untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.
“Saat ini, 54 persen angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah. Program-program itu penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja agar lebih berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” tegasnya.
Said mengingatkan, investasi pemerintah melalui APBN saja, tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Keterlibatan sektor swasta perlu dibuka selebarnya. Penting untuk menggerakkan perekonomian secara lebih ekspansif.
“Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek yang memungkinkan. Investasi swasta menjadi salah satu kunci yang harus terus ditingkatkan ke depan,” pungkasnya.