Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, M Hanif Dhakiri angkat bicara soal Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mencapai 5,12 persen (yoy).
Dia bilang, kinerja ini merupakan pencapaian penting di tengah ketidakpastian global dan tekanan eksternal yang masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, menunjukkan ketahanan ekonomi nasional yang cukup mumpuni. Namun, perlu dibaca secara cermat dari sisi kualitas dan keberlanjutan.
“Capaian 5,12 persen tentu menggembirakan, tapi harus dikawal agar tidak semata ditopang stimulus dan konsumsi sesaat. Fondasi ekonominya harus diperkuat, terutama dari sektor-sektor produktif rakyat,” ujar Hanif di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Hanif menilai, struktur pertumbuhan saat ini, masih didominasi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Sementara investasi swasta jangka panjang dan ekspor berbasis nilai tambah belum pulih optimal.
Ia mengingatkan, jika stimulus melambat atau daya beli tertekan, maka ruang pertumbuhan bisa menyempit pada semester berikutnya.
“Kita butuh arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang makin presisi tidak hanya menjaga permintaan, tapi juga mendorong ekspansi sektor produksi, hilirisasi, serta distribusi investasi ke daerah,” kata dia.
Dia mengatakan, Fraksi PKB mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil dan berpihak kepada rakyat.
Komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan pasal 33 UUD 1945, harus menjadi rujukan utama dalam desain fiskal, insentif investasi dan pengelolaan sumber daya strategis nasional. “Keadilan ekonomi tidak lahir dari pertumbuhan semata, tapi dari arah kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama,” kata mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) itu.
Hanif menekankan, pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap UMKM, koperasi, pertanian dan ekonomi digital rakyat.
Stabilitas harga pangan dan energi juga menjadi elemen vital dalam menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional.
Dia menyatakan pihaknya akan terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi dalam angka makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Pertumbuhan 5 persen hanya berarti jika ia menyentuh yang 40 persen terbawah. Itulah makna pertumbuhan berkeadilan,” tutur dia.
Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II-2025, naik dari 4,87 persen pada kuartal I. Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 4,04 persen.
Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.665,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.264,5 triliun. Capaian ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4,7-4,8 persen.