Anggota DPR Komisi VII, Novita Hardini menegur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang kartasasmita yang adem ayem di tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
Menurut dia, perlu langkah konkret dan terukur dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam merespons berbagai tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
Kemudian dia merujuk kepada hasil survei LPEM FEB UI, sebanyak 55 persen ahli menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Tanda-tandanya, nilai tukar (kurs) rupiah melemah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu trading halt, hingga lesunya pasar tenaga kerja.
Ditambah prediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional dari IMF dan Bank Dunia, membuat kekhawatiran publik meluas. “Di tengah situasi global yang tidak menentu dan tekanan ekonomi dari dalam negeri, Kemenperin harus tampil sebagai garda depan. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Perlu langkah-langkah cepat, progresif, dan menyentuh langsung kebutuhan industri dalam negeri,” kata Novita di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Legislator daerah pemilihan (dapil) 7 Jawa Timur itu, menyoroti sejumlah tantangan eksternal seperti ketidakstabilan geopolitik dan dampak kebijakan Presiden AS, Donald Trump yang menghantam perekonomian global.
Sementara dari dalam negeri, kata Novita, Indonesia masih dibayangi beban utang, defisit APBN, tekanan kurs, hingga meningkatnya gelombang PHK. Deflasi pun turut mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat.
Menurut legislator asal Trenggalek ini, situasi ini menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian untuk segera memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi yang berorientasi jangka panjang.
“Kita butuh stimulus fiskal yang tepat sasaran, penguatan industri manufaktur, dan percepatan transformasi digital. Hilirisasi sumber daya alam jangan berhenti, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ketahanan pangan dan energi,” ujar politikus PDIP itu.
Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap industri dalam negeri, penertiban praktik nakal dari investor asing seperti tidak patuh dalam membayar pajak, serta penyederhanaan birokrasi perizinan yang selama ini menghambat pelaku usaha lokal.
“Kalau Kemenperin hanya berfokus pada angka makro tanpa sentuhan langsung ke akar persoalan, kita akan terus tertinggal. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai tanpa industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Keberpihakan pada industri lokal dan ketegasan regulasi adalah kunci menuju pemulihan ekonomi yang adil dan berdaya saing.” tuturnya.