Food Station Terseret Perkara Beras Oplosan, Rano: Kalau Memang Salah Tindak, Nggak Ada Urusan!

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Terkuaknya kasus beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan pihaknya akan bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.

“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan!” ujar Rano di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menurut Rano pihaknya sudah menerima laporan dari pihak Food Station yang menyangkal tuduhan beras subsidi dioplos. Meski demikian, Rano menekankan masalah ini akan didalami secara objektif.

“Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” tutur dia.

Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta disebut sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.

“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” tutur Rano menegaskan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen.

Dia hanya membenarkan bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sebelumnya diberitakan, Andi Amran menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

“Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” beber Amran.

Topik