Grab Indonesia menyoroti potensi dampak negatif jika seluruh mitra pengemudi ojek daring diubah statusnya menjadi karyawan tetap. Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyebut kebijakan tersebut berisiko mengurangi jumlah pengemudi aktif secara drastis dan mengganggu ekosistem layanan digital, termasuk UMKM.
“Kalau semua harus jadi karyawan, kemungkinan hanya sebagian kecil yang bisa diserap perusahaan,” ujar Neneng dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2024).
Menurut Neneng, keterbatasan ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja tetap, seperti gaji bulanan, cuti, dana pensiun, dan tunjangan lainnya. Ia mencontohkan penerapan Riders’ Law di Spanyol pada 2021 yang mewajibkan mitra kurir daring diangkat menjadi pegawai. Dampaknya, salah satu platform hanya mampu mengangkat 17 persen mitra menjadi karyawan tetap.
“Kebayang kalau di Indonesia cuma 17 persen yang bisa diserap, sisanya ke mana? Bagaimana mereka dapat penghasilan?” ujarnya.
Neneng menekankan, status karyawan membawa konsekuensi seperti jam kerja tetap, proses seleksi ketat, evaluasi kinerja rutin, dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak memenuhi standar perusahaan.
“Begitu di-PHK, mereka harus cari kerja lagi, dan itu nggak gampang. Kecuali memang banyak lapangan kerja tersedia,” tambahnya.
Tak hanya berdampak pada pengemudi, perubahan skema ini juga dinilai dapat menekan roda ekonomi sektor UMKM. Grab mencatat, 90 persen mitra merchant GrabFood adalah pelaku UMKM yang sangat bergantung pada jasa pengantaran daring.
Neneng mencontohkan kasus di Jenewa, Swiss, di mana setelah Uber Eat diwajibkan mengangkat mitra menjadi karyawan, permintaan layanan makanan turun hingga 42 persen.
“Kalau jumlah mitra pengemudi menyusut, arus distribusi UMKM bisa terganggu. Ini akan berdampak pada keberlangsungan bisnis kecil yang sangat mengandalkan pemesanan online,” jelasnya.