Greenpeace Indonesia menemukan indikasi konflik kepentingan dalam izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel di Kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. PT Gag Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang izinnya tak dicabut oleh pemerintah.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengungkap salah satu pejabat yang terlibat adalah staf khusus (stafsus) Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saptomo Adji yang merupakan komisaris di PT Gag Nikel anak Perusahaan PT Antam.
“PT Antam ini kita lihat bahwa PT GAG nikel 100 persen dimiliki oleh PT Antam. Di GAG nikel yang kami sebut sebagai political exposes person atau orang-orang yang terpapar secara politik itu salah satu namanya adalah Saptomo Adji dia komisaris GAG nikel dan dia merupakan stafsus kepala BIN, jadi disini akan ada konflik kepentingan,” ujar Arie saat paparan laporan singkat ‘Surga yang Hilang? Bagaimana Pertambangan Nikel Mengancam Masa Depan Salah Satu Kawasan Konservasi Paling Penting di Dunia’, Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Dalam temuan Greenpeace juga menyebut terdapat nama Ahmad Fahrur Rozi sebagai komisaris perusahaan. Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini merupakan salah satu ketua di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Tak hanya itu, nama mantan sekretaris BIN Bambang Sunarwibowo juga ikut terseret.
“Kita pernah dihebohkan oleh ormas yang mendapatkan izin-izin tambang di PT Antam ini kita juga menemukan satu Namanya Bambang Sunarwibowo dia adalah komisaris dan mantan sekretaris utama BIN. Jadi Badan Intelijen Negara yang seharusnya memerankan fungsi untuk memerankan kerja-kerja intelijen itu sudah juga masuk didalam komisaris PT Antam,” kata dia.
Arie juga menjelaskan, sebanyak 65 persen saham PT Antam juga dimiliki oleh Perusahaan MIND ID, di mana nama-nama pengurus TKN Prabowo-Gibran juga ikut terseret. Mereka adalah Fuad Bawazier dan Grace Natalie.
“Di situ kami juga menemukan nama Fuad Bawazier dia merupakan Komisaris Utama dan dia sempat menjadi TKN Prabowo-Gibran. Di sini juga ada nama Grace Natalie, Komisaris di PT Mind ID dan dia adalah salah satu pendiri PSI dan dia juga bagian dari TKN Prabowo-Gibran,” kata dia.
“Nah yang mind id ini kemudian 99 persen dimiliki oleh Danantara. Danantara yang kita ketahui baru saja dibentuk oleh Presiden Prabowo yang kemudian itu seharusnya lagi-lagi digunakan untuk hal-hal yang memiliki syarat-syarat yang kuat untuk tidak menggunakan dana nya ke dana-dana instruktif,” jelas dia.