Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani atau yang akrab disapa Lalu Ari, menyoroti pelaksanaan pengucapan sumpah dan pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Didi Sukyadi, yang menggunakan bahasa inggris. Dia meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegur sang rektor.
Menurutnya, tindakan itu telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Padahal kata dia, perguruan tinggi seharusnya menjadi contoh, bukan malah melakukan pelanggaran aturan.
Ia menegaskan dalam setiap acara resmi kenegaraan atau yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi negeri, penggunaan bahasa Indonesia merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam UU.
“Penggunaan bahasa Indonesia dalam pengucapan sumpah jabatan adalah bentuk penghormatan terhadap jati diri dan kedaulatan bangsa. Pelanggaran terhadap hal ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap regulasi nasional,” ucap Lalu Ari dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (16/6).
Ia pun mendesak Kemendiktisaintek untuk memberikan teguran secara resmi kepada pihak UPI, atas pelaksanaan pelantikan yang dinilai mencederai semangat nasionalisme kebahasaan.
“Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki nama ‘Pendidikan Indonesia’, UPI seharusnya menjadi teladan dalam penggunaan bahasa negara. Kemendikbudristek harus segera memberikan teguran dan evaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil NTB II ini juga mengingatkan pentingnya penguatan peran dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan bahasa negara di seluruh sektor, termasuk pendidikan tinggi.
“(Kami) mendorong seluruh lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan kedaulatan akademik bangsa,” tandasnya.