Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan jika mereka tidak akan meletakkan senjata sebelum negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh berdiri.
Ini adalah respons keras Hamas terhadap laporan yang beredar, terutama dari harian Israel Haaretz, yang mengutip rekaman suara diduga utusan Timur Tengah Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Dalam rekaman itu, Witkoff konon menyebut ‘Hamas telah menyatakan bersedia untuk dilucuti’.
“Kita sangat, sangat dekat dengan solusi untuk mengakhiri perang ini,” kata Witkoff dalam rekaman tersebut, seperti dikutip Haaretz. Sebuah klaim yang kini dibantah mentah-mentah oleh Hamas.
Menanggapi kabar yang menghebohkan ini, Hamas kembali menegaskan bahwa perjuangan perlawanan bersenjata adalah hak nasional dan sah selama penjajahan masih berlangsung. Sebuah hak yang, menurut mereka, diakui dalam hukum dan konvensi internasional.
“Kami tegaskan bahwa hak tersebut tidak bisa dilepaskan kecuali jika seluruh hak nasional kami telah terpenuhi sepenuhnya, terutama pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” tulis Hamas dalam pernyataan resminya di platform Telegram, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (3/8/2025).
Ini jelas bukan sekadar penolakan, tapi merupakan penegasan prinsip.
Witkoff sendiri dilaporkan bertemu dengan keluarga sandera Israel di Tel Aviv pada Sabtu (2/8/2025). Di saat yang sama, ratusan orang menggelar unjuk rasa menuntut kesepakatan gencatan senjata yang bisa menjamin pembebasan para sandera dari Jalur Gaza, menurut laporan Haaretz.
Kunjungan Witkoff ini adalah yang ketiga kalinya ke Hostage Square sejak perang dimulai. Kehadirannya terjadi tak lama setelah Hamas dan Jihad Islam merilis video dua sandera Israel, Evyatar David dan Rom Braslavski, yang terlihat kurus dan lemah.
Video ini tentu saja memicu kembali kemarahan publik dan menambah tekanan terhadap negosiasi.
Kunjungan Kontroversial dan Kritik Tajam
Sehari sebelumnya, Jumat (1/8/2025), Witkoff juga mengunjungi pusat bantuan di Gaza selatan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Lembaga ini sendiri menuai kontroversi dan kritik.
Witkoff mengatakan kunjungannya bertujuan memberikan Presiden AS Donald Trump pemahaman langsung tentang situasi kemanusiaan di Gaza dan membantu merancang rencana distribusi bantuan makanan dan medis bagi warga Gaza.
Namun, kunjungan ini berlangsung di tengah meningkatnya kritik terhadap koordinasi AS-Israel di Gaza, terutama terkait model distribusi GHF. Warga Palestina menyebut model ini sebagai alat pemindahan paksa dengan kedok bantuan kemanusiaan, bahkan menjadi ‘perangkap maut’ bagi para pencari bantuan.
Tragisnya, lebih dari 1.300 orang tewas sejak Mei lalu saat mengantre bantuan.
Hamas menyebut kunjungan Witkoff sebagai ‘aksi propaganda’. Sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari kemarahan global atas apa yang digambarkan oleh kelompok-kelompok hak asasi dan pejabat PBB sebagai kampanye kelaparan sistematis oleh Israel.
Fakta berbicara: sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 169 warga Palestina, termasuk 93 anak-anak, meninggal dunia akibat kelaparan, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza. Angka ini mencerminkan kondisi kemanusiaan yang sangat genting.
Menolak seruan internasional untuk gencatan senjata, militer Israel terus menggencarkan serangan brutal ke wilayah Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan ini telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak.
Sebagai catatan penutup, pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang brtutal yang dilancarkan terhadap wilayah tersebut.