Mendengar kabar bahwa harga pupuk global naik signifikan, petani se-Indonesia dilanda was-was. jangan-jangan harga pupuk di negeri ini ikut naik pula.
Kalau tak naik, dikhawatirkan ada oknum yang mengekspor diam-diam ke luar negeri. Semuanya demi cuan. Hal ini akan berdampak kepada stok pupuk nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, meminta seluruh petani di Indonesia, tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pupuk di tengah melambungnya harga pupuk dunia. “Pemerintah memastikan kondisi ini tidak memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang akan diterima petani,” ungkap Mas Dar di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Dijelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan, pengadaan pupuk subsidi menyesuaikan dengan kebutuhan atau volume, bukan berdasarkan anggaran.
Artinya, kata Mas Dar, fluktuasi harga bahan baku pupuk dunia tidak banyak memengaruhi ketersediaan pupuk bagi petani di Indonesia. “Jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” kata Mas Dar.
Dia menuturkan, harga pupuk semakin tidak terkendali akibat beberapa faktor, mulai dari konflik antarnegara, harga gas alam yang naik-turun, hingga negara-negara penghasil pupuk yang membatasi ekspor mereka. Kondisi ini melahirkan kekhawatiran serius di kalangan petani, pasalnya, memicu tingginya biaya produksi. Ujung-ujungnya, jatah pupuk bersubsidi semakin turun.
Sudaryono menilai, pendekatan berbasis volume ini, membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani dalam negeri. “Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” tuturnya.
Di sisi lain, Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi kondisi ini. Di mana, pemerintah telah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan sudah bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri.
“Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Komisaris Utama (Komut) Pupuk Indonesia ini, mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien. “Kita sedang cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” pungkasnya.