Heboh Beras Oplosan, kok Pramono Membisu Usai Bertemu Direksi Food Station?

Gubernur Jakarta Pramono Anung saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025). (Foto: Inilah.com/Harris)

Gubernur Jakarta Pramono Anung telah memanggil para petinggi PT Food Station Tjipinang Jaya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (22/7/2025) sore. Pertemuan digelar untuk membahas kasus beras oplosan yang menyeret nama BUMD Jakarta itu hingga diperiksa Bareskrim Polri.

Sayangnya Pramono enggan mengungkap hasilnya. Usai pertemuan pada sore kemarin pun Pramono buru-buru ambil langkah seribu, langsung berjalan menuju mobilnya lalu pergi.

Kepala Badan Pembinaan BUMD  Jakarta Syaefulloh Hidayat juga enggan memberikan keterangan ketika ditanya soal masalah yang kini dihadapi Food Station. “Nanti ya, nanti,” kata Syefulloh, dikutip Rabu (23/7/2025).

Kabar pemanggilan ini sebelumnya disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim.

Menurutnya, pertemuan antara Pramono dan Dirut Food Station itu salah satunya adalah untuk membahas kasus beras oplosan yang belakangan menjadi perhatian publik. Apalagi, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan sejumlah merek beras yang didistribusikan Food Station tidak memenuhi syarat mutu beras premium.

Chico menegaskan, Pemprov akan sepenuhnya menyerahkan kasus itu kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan. “Kita tunggu nanti pengumuman dari pihak yang berwajib ya, karena setahu kami sekarang kasusnya ada di Bareskrim,” kata Chico, Selasa (22/7/2025).

Bergerak Usai Presiden Murka

Pemanggilan ini boleh dibilang terlambat, dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto murka di hadapan publik, karena dapat laporan pemeriksaan sejumlah produsen beras seperti Wilmar Group, Food Station Tjipinang dan lainnya oleh kepolisian, terkait praktik oplos beras.

Prabowo menekankan kasus beras oplosan adalah pengkhianatan negara. Ia menyebut para pelaku sengaja melakukan tindak pidana tersebut karena tidak ingin melihat Indonesia maju.

“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena disini banyak bupati, banyak gubernur, yang hadir ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin,” kata Prabowo di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dengan tegas dia menyatakan tidak akan menoleransi para pelaku. Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diperintahkan untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan. Ia juga meminta mereka untuk menindak para pelaku.

Prabowo juga memberikan dua pilihan kepada para pelaku. Pertama, mereka diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak Rp100 triliun. Kedua, jika mereka tidak bisa mengembalikan, maka Prabowo mengancam akan menutup penggilingan tempat beras oplos diproduksi.

“Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita itu penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” paparnya.

Sempat Bantah Mentan

Kasus ini bermula dari temuan Mentan Andi Amran yang melaporkan 212 produsen beras diduga melakukan praktik pengoplosan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Laporan ini merupakan hasil investigasi terhadap 268 merek beras bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Dari hasil pemeriksaan 13 laboratorium di 10 provinsi, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21 persen tidak sesuai berat kemasan. “Ini sangat merugikan masyarakat,” tegas Amran, Jumat (27/6/2025).

Sayangnya, temuan Amran dibantah Pemprov Jakarta melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok. Dia mengklaim mutu beras sudah diuji oleh laboratorium terakreditasi.

Bahkan, Rano Karno, wakilnya Pramono juga turut mengamini ucapan Kadis Hasudungan. Dia memilih lebih mempercayai laporan anak buahnya.

“Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station, itu tidak benar,” kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Desakan audit melalui lembaga independen pun tak dihiraukannya. Rano lebih senang melakukan audit internal melalui Inspektorat. “Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau salah ditindak,” ucap dia.

Daftar Merk yang Diduga Oplosan

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.

“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Brigjen Helfi menyebut empat produsen yang diperiksa adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tanpa merinci materi pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, WG mengacu pada Wilmar Group, FSTJ adalah Food Station Tjipinang Jaya, BPR adalah Belitang Panen Raya, dan SUL/JG merupakan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Adapun produk Wilmar Group yang diperiksa meliputi Sania, Sovia, dan Fortune. Sampel beras dikumpulkan dari berbagai wilayah, seperti Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jabodetabek.

Sementara itu, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) diperiksa atas produk beras merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos, yang sampelnya diambil dari Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

PT Belitang Panen Raya (BPR) diperiksa terkait produk Raja Platinum dan Raja Ultima, dengan sampel diambil dari Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek. Sementara PT Sentosa Utama Lestari (SUL)/Japfa Group diperiksa terkait produk Ayana setelah pengambilan tiga sampel dari Yogyakarta dan Jabodetabek.

Topik