Presiden Prabowo Subianto dinilai telah melakukan langkah besar dalam memberikan amnesti kepada kader PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Sebab keputusan tersebut memiliki konsekuensi politik bagi Prabowo sendiri.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai hubungan Prabowo dengan Joko Widodo (Jokowi) akan renggang usai adanya keputusan amnesti dan abolisi. Sebab dua orang yang mendapatkan pengampunan tersebut dinilai ‘musuh’ dari Jokowi.
“Secara politik, pemberian amnesti kepada Hasto, dapat berimplikasi pada dua hal, pertama makin berjaraknya Prabowo dengan Jokowi. Kedua, makin dekatnya hubungan Mega dengan Prabowo (Megapro),” ucap Ray dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Sabtu (2/8/2025).
Meski begitu, Ray mengaku belum yakin jika PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo usai Hasto diberikan amnesti. Namun dalam politik semua hal bisa terjadi.
“Pembebasan Hasto ini, tentu membuat PDIP seperti berutang budi terhadap Prabowo. Tetapi menukar sikap politik mereka gegara hal ini, terlalu besar atau tinggi. Risikonya akan dapat membuat PDIP sendiri terjerembab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ray menambahkan, PDIP dinilai akan tetap memilih berada di luar pemerintah Prabowo demi menjaga kredibilitas partai mereka. Namun sikap oposisi yang akan dimainkan PDIP berbeda dari sebelumnya atau bisa dinilai lebih lunak terhadap pemerintahan Prabowo.
“Oleh karena itu, saya melihat PDIP akan tetap di luar. Tapi menjadi oposisi moderat. Khususnya dalam satu tahun ini (2025), PDIP akan lebih banyak menahan diri. Tapi, mungkin, tidak setelahnya,” sambungnya.
Di sisi lain, Ray juga tidak yakin bila Hasto kembali menjabat sebagai sekjen PDIP. Ia menilai, pemberian amnesti ini membuat kans Hasto sulit menjabat lagi sebagai sekjen.
“Sekjen, secara formal, akan diberikan kepada nama lain. Hanya saja, peran Hasto akan tetap kuat. Hasto akan mendampingi ibu Mega dengan peran yang sama. Meski tidak dengan cara yang sama,” tandasnya.