Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyetujui calon yang diajukan Presiden Mahmoud Abbas, yakni Sekretaris Jenderal Komite PLO Hussein al-Sheikh, sebagai wakil presiden Palestina.
Mengutip kantor berita resmi Palestina, WAFA, Minggu (27/4/2025), pengangkatan itu diusulkan Presiden Abbas sesuai dengan keputusan yang diambil dalam sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang diadakan di Ramallah pada Kamis (24/4/2025).
Abbas menegaskan kembali ‘komitmennya untuk memulai dialog nasional yang komprehensif, yang dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Pusat Fatah, yang melibatkan semua faksi Palestina untuk mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional’.
Sheikh juga mengirimkan surat terima kasih kepada Abbas atas pencalonannya.
Komite Eksekutif PLO dijadwalkan untuk kembali bertemu pada Sabtu pekan depan (3/5/2025) guna memilih sekretaris jenderal yang baru.
Abbas juga memberi pengarahan kepada komite mengenai upaya-upaya politik yang akan datang untuk menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Gaza.
Ia menekankan ‘pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, memastikan pemerintahan Palestina penuh atas Gaza, dan mendorong penarikan Israel secara menyeluruh sebagai langkah menuju dimulainya proses politik untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya’.
Resolusi yang disahkan pada Kamis (24/4/2025) menyatakan bahwa wakil presiden akan diangkat dari anggota komite, dicalonkan oleh ketua, dan disetujui oleh anggotanya. Ketua memiliki wewenang untuk memberikan tugas, serta menunjuk atau memberhentikan wakil presiden.
Sebanyak 170 anggota yang hadir dalam pertemuan atau berpartisipasi secara daring memberikan suara mendukung keputusan tersebut, sementara satu anggota memilih menentang dan satu lainnya abstain.
Dewan Pusat adalah badan tetap yang berasal dari Dewan Nasional Palestina, badan legislatif tertinggi yang berafiliasi dengan PLO dan memiliki 188 anggota.
Pertemuan Dewan Pusat itu diadakan di tengah boikot oleh faksi-faksi besar dalam organisasi, termasuk Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, sebagai protes terhadap ketidakhadiran konsensus dan dialog.
Hamas mengkritik hasil pertemuan itu, dan menganggap bahwa hasilnya mengabaikan persyaratan persatuan nasional, dan menekankan pentingnya membangun kembali PLO secara demokratis dan inklusif.
Pengangkatan itu dilakukan di tengah seruan Arab, regional, dan internasional agar kepemimpinan Palestina melakukan reformasi politik, baik di tubuh Otoritas Palestina maupun Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).