ICW Temukan 24 Dugaan Korupsi di Proyek IKN, PEPS Dorong Selidiki Proyek Jalan Tol

Pembangunan jalan tol akses IKN Nusantara, Kalimantan Timur oleh Kementerian PUPR. (Foto: Antara/HO-Kementerian PUPR).

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), salah satu pemicu melemahnya perekonomian nasional.

Ia menilai proyek yang memerlukan anggaran Rp466 triliun itu, sulit berjalan dengan baik, karena menguras anggaran negara dalam jumlah jumbo.

“Banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN, sudah jelas-jelas bahwa itu impossible, undang-undangnya pun melanggar konstitusi,” ujar Anthony dikutip dari podcast EdShareOn yang tayang Rabu (16/7/2025).

Anthony bilang, pembangunan IKN yang dimulai sejak era Presiden Jokowi itu, diduga sarat praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). “Pada saat itu kan era Jokowi. Jokowi yang punya kebijakan, diduga banyak koruptif, gitu kan. Banyak untuk dia, grup-grupnya,” kata Anthony, dikutip Kamis (17/7/2025).

Pernyataan Anthony sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada pertengahan 2024. Di mana, ICW menemukan kekhawatiran investor asing terhadap jaminan bebas korupsi ketika menanamkan modal di IKN.

Temuan ICW lainnya menyebut, sebanyak 24 proyek di IKN memiliki potensi kecurangan dengan total anggaran Rp8,57 triliun. Salah satu yang mengemuka adalah pembangunan jalan tol di IKN.

Anthony melanjutkan, pembangunan IKN sangat tidak rasional dilakukan karena berada di tengah hutan yang berpotensi terkendala dalam mengatur hunian masyarakat.

“Di pinggir Kota Jakarta saja, seperti di Kelapa Gading, memerlukan 20 tahun baru bisa dihuni. Itu di pinggir Jakarta. BSD berapa tahun pengembangannya? Nah ini, bagaimana mungkin 5 tahun (IKN) bisa. Tidak masuk akal,” katanya.

Meski demikian, lanjut Anthony, proyek IKN bisa berjalan jika pemerintah konsisten melakukan pembangunan berkesinambungan. Yang menjadi persoalan manakala komitmen melanjutkan proyek IKN, tidak bisa dipertahankan.

“Bahwa 50 tahun lagi bisa berkembang, ya mungkin kalau dikerjakan. Siapa yang bisa kuat membangun dalam 50 tahun? Jadi ini hanya mimpi-mimpi saja,” kata Magister Ekonomi Bisnis dari Erasmus University Rotterdam Belanda itu.

Dia menyarankan, pemerintah lebih fokus untuk menjalankan kebijakan yang relevan, khususnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam arti, menciptakan lapangan kerja yang cukup besar.

“Jadi kalau ada satu kebijakan yang kita anggap bertentangan, kita harus mengkritisi. Diterima, tidak diterima, itu soal lain, Kita juga tidak memaksa masukan harus diterima. Yang penting kita ceritakan pemikiran untuk memperbaiki ekonomi,” pungkasnya. 
 

Topik