Ide Wamen Fahri Bikin Sulit Buruh, Mirah: Beli Makan Saja Susah Dipaksa Nyicil Rumah

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah di pabrik bata interlock PT Semen Padang di Kota Padang, Sumatra Barat. (Foto: Antara/HO.SIG).

Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat menilai, gagasan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah tentang pemotongan gaji buruh untuk cicilan rumah, merupakan pemaksaan kehendak.

“Tidak semudah itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP dan lainnya, harus mengajak pihak-pihak terkait untuk membahasnya. Undang pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama (tripartit) untuk membahas ide ini. Tapi saya pribadi kurang setuju. Momentumnya enggak tepat,” kata Mirah, Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Saat ini, kata Mirah, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. kemampuan finansial kelas menengah ke bawah atau kelas pekerja, sedang bermasalah. “Untuk beli makan saja susah, penghasilan malah mau dipotong untuk beli rumah. Nanti, rumah kebeli tapi enggak kuat beli makan. Ini kan kebalik-balik,” ungkapnya.

Dia bilang, kondisi ekonomi kelas pekerja, saat ini, sedang tidak baik-baik saja. Semakin banyak kelas menengah yang turun kasta ke kelas miskin atau rentan miskin. “Seharusnya pemerintah fokus bagaimana pekerja mendapatkan kesejahteraan secara layak dulu deh,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wamen Fahri mengusulkan skema attachment of earnings (AoE) untuk mencicil rumah. Artinya, pekerja dipaksa penghasilannya dipotong untuk cicilan rumah.  

Dia bilang, skema ini layak dijadikan alternatif pembiayaan perumahan pekerja, karena tidak membebani APBN. “Intinya, kalau ada kesepakatan antara pengusaha dan buruh dan lain-lainnya di luar negara, tercipta kesepakatan untuk potong gaji sebagai bagian untuk menjamin pengadaan rumah,” ujar Wamen Fahri, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Fahri menuturkan, usulan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi. Namun, usulan itu masih sekadar bisik-bisik di kalangan Kementerian PKP. Artinya baru sebatas gagasan saja.

“Itu saya diundang diskusi, saya sampaikan gagasan. Itu sehat, karena istilahnya dia ada pabrik di suatu tempat, kemudian ada kesepakatan di antara mereka, nanti BUMN bisa support, itu jalan,” ujar Fahri.

Dengan skema ini, katanya, gaji pekerja pabrik akan dipotong langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan lebih cepat dan efisien.

Ia menyebut kebutuhan perumahan bagi pekerja merupakan bagian penting dari stabilitas tenaga kerja dan produktivitas industri. Namun, keterbatasan akses pembiayaan yang sederhana dan tidak birokratis menjadi tantangan utama yang sering muncul.

“Kami butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak, pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” ujar Wamen Fahri

Topik