Indonesia Banyak PHK, Ekonom: Setop Anggaran IKN, Alihkan untuk Program Jaminan Sosial

Sejumlah warga mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/7/2025). (Foto: Antara/Aditya Nugroho/foc).

Ekonom, Gede Sandra mengusulkan, anggaran untuk megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Tiur (Kaltim), disetop, karena dinilai bukan prioritas.

Hal itu, buntut Kepala OIKN Basuki Hadimuljono meminta anggaran tambahan tahun 2026 sebesar Rp16 triliun, dan pemeliharaan aset IKN tahap I sebesar Rp300 miliar. “Anggaran IKN disetop saja sebaiknya, sudah tidak relevan karena tidak urgen dan tidak prioritas,” ujar Gede kepada inilah.com, Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Lebih lanjut, dia mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan ke program jaminan sosial. Di tengah memanasnya geopolitik serta penerapan tarif resiprokal 32 persen yang memicu banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

“Sebaiknya anggaran harus dialokasi untuk memperluas program jaminan sosial, mengingat kondisi ekonomi akan memburuk ke depan. Karena ada potensi PHK massal akibat tarif Trump dan lain-lain,” ucapnya.

Diketahui, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan, pembangunan IKN Tahap I periode 2022-2024 telah rampung 100 persen. Hal ini menandai telah selesainya fase awal pembangunan infrastruktur dan gedung-gedung penting di IKN.

“Bangunan di IKN, sudah memenuhi standar kualitas yang memadai. Seluruh gedung di IKN mengaplikasikan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC),” kata Danis.

Dia bilang, BGH berfokus pada efisiensi air, energi, dan penggunaan material ramah lingkungan, seperti panel surya dan sistem daur ulang air.

Sementara BGC mengintegrasikan teknologi cerdas, seperti otomatisasi energi dan sistem pengelolaan bangunan berbasis IoT.

Penerapan kedua konsep ini, kata dia, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah proses pembangunan selesai, setiap gedung akan melalui Provisional Hand Over (PHO), yaitu serah terima sementara dari kontraktor ke pemilik proyek, untuk memastikan semua spesifikasi dan kualitas telah terpenuhi.

Dengan selesainya pembangunan fisik, tantangan berikutnya adalah pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Untuk mengoperasikan dan memelihara seluruh aset yang telah terbangun pada tahun ini, Otorita IKN memperkirakan akan membutuhkan anggaran pengelolaan sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar.

Topik