Pemerintah Inggris meminta Israel untuk menyelesaikan secara hati-hati insiden pencegatan kapal Madleen dan penahanan para aktivis di dalam kapal itu.
Hal itu disampaikan juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam konferensi pers di London, seperti dikutip dari BBC, Selasa (10/6/2025).
Juru bicara itu mengatakan bahwa Inggris ingin Israel ‘menahan diri’ dan menangani insiden itu ‘sesuai hukum humaniter internasional’.
Pada Senin (9/6/2025) pagi waktu setempat, kapal berbendera Inggris itu dicegat dan digeledah oleh pasukan Israel sebelum mencapai Gaza. Kapal itu kemudian digiring ke Pelabuhan Ashdod di Israel.
Sebelum pencegatan itu, sejumlah organisasi non-pemerintah telah mendesak pemerintah Inggris untuk menyatakan sikap tegas menolak intervensi Israel di perairan internasional.
“Kami telah menyampaikan posisi kami terkait situasi kemanusiaan di Gaza. Perdana Menteri menyebut kondisi tersebut sangat mengerikan dan tidak bisa diterima,” kata juru bicara itu.
Dia menegaskan bahwa masuknya bantuan secara bebas dan dalam skala besar ke Gaza sangat penting untuk memenuhi kebutuhan luar biasa warga di wilayah kantong Palestina itu.
Kapal tersebut mengangkut 12 orang untuk misi kemanusiaan, yang terdiri dari 11 aktivis dan seorang jurnalis.
Selain Greta Thunberg, aktivis lainnya adalah Yasemin Acar dari Jerman; Baptiste Andre, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, dan Reva Viard dari Prancis; Thiago Avila dari Brazil; Suayb Ordu dari Turki; Sergio Toribio dari Spanyol; Marco van Rennes dari Belanda; serta Omar Faiad, jurnalis Al Jazeera Mubasher dari Prancis.
Anggota Parlemen Eropa berdarah Prancis-Palestina, Rima Hassan, juga termasuk yang ditahan oleh Israel.
Freedom Flotilla Coalition (FFC), LSM internasional yang mengorganisasi misi tersebut, mengirim Madleen dari Sisilia, Italia, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, wilayah kantong Palestina yang diblokade oleh Israel.
Kapal itu membawa bantuan mendesak bagi warga Gaza, termasuk susu formula bayi, tepung, beras, popok, pembalut wanita, perangkat penyulingan air, perlengkapan medis, kruk, serta kaki dan tangan palsu untuk anak-anak.
Sejak awal Maret lalu, Israel telah menutup semua jalur masuk ke Gaza. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan bahwa kelaparan mengancam 2,4 juta penduduk di wilayah itu.
Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan kejahatan terhadap warga sipil di wilayah itu.