Mulai tahun depan, tahun 2024, Bapenda Jabar akan menyiapkan layanan Samsat Digital Mandiri dalam bentuk kios yang akan disebar secara bertahap ke seluruh wilayah Jawa Barat. Inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor berupa Samsat Digital Mandiri di Jabar sendiri sudah menjadi percontohan nasional.
Dengan memanfaatkan digitalisasi, layanan tersebut dianggap mampu menghilangkan potensi korupsi dan pungutan liar.
“Disebar di pusat keramaian seperti mall, terminal, stasiun, wilayah perkantoran hingga SPBU 24 jam,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dedi Taufik dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (16/12/2023).
Samsat Digital Mandiri adalah perangkat pembayaran pajak kendaraan tahunan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa keberadaan petugas. Masyarakat cukup melakukan tapping KTP dan pemindaian sidik jari, yang kemudian dapat langsung mengetahui status pajak kendaraan yang bersangkutan.
Metode pembayarannya dilakukan non tunai. Selanjutnya, bukti pembayaran pajak dan SWDKLLJ hingga pengesahan STNK, akan dikirim melalui Whatsapp dan email dalam bentuk file digital.
Inovasiitu pula yang membuat Pemprov Jabar bersama Bapenda didapuk menampilkan layanan publik tersebut dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Jakarta, 12-13 Desember 2023 lalu.
“Alhamdulillah kami dipercaya. Tentu banyak pihak yang terlibat dalam inovasi ini, di antaranya Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Selain itu, kami mengapresiasi ini dijadikan percontohan atau rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor,” kata Dedi Taufik.
“Ini jadi motivasi kami untuk terus melakukan inovasi lain yang muaranya tidak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi kemudahan layanan bagi wajib pajak dan transparan,” imbuhnya.
Dengan inovasi itu, Pemprov Jabar menerima penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 dengan Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan, dengan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) 95,94 dan Sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 48 bidang.